Tanoto Foundation Tekankan Integrasi Program PAUD dengan Kebijakan dan Anggaran Pemerintah Daerah

JAKARTA – Keberlanjutan program pengembangan anak usia dini membutuhkan integrasi dengan kebijakan dan perencanaan anggaran pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan kepada anak dan keluarga dinilai perlu terhubung dengan program pemerintah agar manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Hal tersebut disampaikan Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation, Michael Susanto, dalam Parallel Session 1 bertajuk Good Practices and Innovations in ECD Financing Models di Jakarta, Rabu (21/10).

Sesi tersebut merupakan bagian dari 2026 Asia-Pacific Regional Learning Forum on Early Childhood Development yang berlangsung pada 20–22 Oktober 2026. Forum ini membahas praktik dan inovasi dalam pengembangan anak usia dini, termasuk model pembiayaan yang mendukung keberlanjutan layanan.

Dalam pemaparannya, Michael menekankan pentingnya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan pengembangan anak usia dini ke dalam kebijakan dan program yang telah berjalan.

Menurut dia, upaya memperluas layanan tidak selalu harus dilakukan dengan merancang ulang seluruh program pemerintah. Pendekatan yang dapat ditempuh adalah memperkuat pelaksanaan program yang sudah tersedia agar lebih mampu menjawab kebutuhan anak usia dini dan keluarganya.

“Pemerintah daerah tidak hanya perlu menyediakan layanan, tetapi juga memikirkan bagaimana layanan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam program pemerintah daerah,” ujar Michael dalam sesi diskusi tersebut.

Ia menjelaskan, kolaborasi dengan pemerintah daerah perlu disertai penguatan kapasitas, dukungan teknis, serta pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan program.

"Aspek tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat merencanakan pelaksanaan layanan sekaligus menjaga keberlangsungannya," imbuhnya.

Michael juga menyoroti pentingnya memasukkan program ke dalam proses perencanaan pemerintah.

"Dengan demikian, keberlanjutan layanan dapat dipertimbangkan sejak tahap penyusunan program dan anggaran, bukan hanya bergantung pada pelaksanaan kegiatan dalam periode tertentu," nilai Michael.

Pembahasan mengenai model pembiayaan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan anak usia dini.

"Selain memastikan layanan dapat diakses masyarakat, dukungan pendanaan dan integrasi kebijakan diperlukan agar program tidak terhenti ketika dukungan dari pihak tertentu berakhir," tandas Michael.

Diskusi pada sesi ini dimoderatori Meenakshi Dahal dari Asia-Pacific Early Childhood Development Network (AECDN), Nepal. Selain Michael Susanto, panel menghadirkan Dr. Fahriany, M.Pd. dari Aisyiyah, Indonesia; Sheeta Nagpal dari Mobile Creches, India; Shashi BC dari Seto Gurans, Nepal; serta Thivanka Wariyapperuma, Deputy Director National Secretariat for Early Childhood Development (NSECD), Kementerian Urusan Perempuan dan Anak.

Melalui forum regional ini, pengalaman dari berbagai negara menjadi bahan pembahasan mengenai penguatan layanan anak usia dini. Salah satu isu yang mengemuka adalah bagaimana menyelaraskan pelaksanaan program, kebijakan pemerintah, dan pembiayaan agar layanan dapat berjalan secara konsisten dan menjangkau lebih banyak anak.