Rapimnas Sempat Ricuh, DPD AMPI Sulsel Soroti Agenda Munas yang Dipaksakan

JAKARTA – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, resmi ditutup pada Senin (28/9/2026). Meskipun forum menetapkan Musyawarah Nasional (Munas) digelar pada Selasa (29/9/2026), proses pengambilan keputusan tersebut menuai kecaman keras dari daerah karena dinilai menabrak AD/ART organisasi.

​Kritik tajam disampaikan oleh Ketua Bidang OKK DPD AMPI Sulawesi Selatan, Ute Nurul Akbar. Ia menilai dinamika persidangan yang diwarnai kericuhan antarpeserta merupakan bentuk penolakan kader atas proses organisasi yang dipaksakan.

​"Kericuhan yang terjadi di arena Rapimnas adalah alarm keras dari kader. Kami melihat ada pemaksaan kehendak dan tahapan yang tidak sehat. Pengurus pusat terkesan ingin buru-buru menggelar Munas tanpa mengindahkan asas legalitas dan tata tertib yang berlaku di AMPI," tegas Ute usai persidangan.

​Sorotan utama DPD AMPI Sulsel tertuju pada mekanisme pendaftaran kandidat ketua umum yang justru dibuka dan ditutup sebelum Rapimnas dilaksanakan.

​"Ini fatal secara konstitusi organisasi. Sesuai regulasi baku, masa pendaftaran calon ketua umum baru sah dibuka setelah Rapimnas selesai menetapkan landasan Munas, bukan mendahuluinya. Mekanisme ini jelas dibalik dan melanggar tata tertib," ujar Ute.

​Selain itu, Ute menyayangkan reduksi kewenangan Rapimnas yang semestinya menjadi ruang dialog strategis dalam merumuskan materi dan jadwal Munas bersama jajaran pengurus daerah.

​"Faktanya di lapangan, forum hanya dijadikan formalitas 'main ketok palu' tanpa ruang dialektika yang substansial. Pandangan daerah diabaikan, lalu sidang serta-merta ditutup. Penyelenggaraan seperti ini membuat Munas terancam kehilangan legitimasi hukum maupun moral," lanjutnya.

​Ia menambahkan bahwa catatan pergantian posisi Sekretaris Jenderal hingga empat kali dalam satu periode kepemimpinan Jerry Sambuaga harus menjadi pelajaran agar suksesi kepemimpinan tidak melahirkan preseden buruk.

​"Kami dari DPD AMPI Sulsel mendesak DPP untuk kembali ke rel konstitusi organisasi. AMPI didirikan dengan marwah pembaharuan dan integritas kader. Jangan korbankan legitimasi organisasi hanya demi memuluskan kepentingan suksesi yang cacat prosedur," pungkas Ute.