Anis Matta Dorong Ulama Dilibatkan Dalam Perumusan Kebijakan Negara

Kampar - Pemikiran ulama perlu mendapat ruang dalam perumusan kebijakan dan penyelesaian persoalan bangsa. Gagasan itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, dalam silaturahmi ke pesantren Ustaz Abdul Somad (UAS) di Kabupaten Kampar, Riau, Kamis (17/9/2026).

Anis menempatkan hubungan ulama dan umara sebagai persoalan bagaimana ilmu dapat ikut menentukan arah negara. Ia menginginkan ruang kontribusi yang memungkinkan keduanya bersama-sama menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin menciptakan suatu keadaan, suatu situasi politik, yang memungkinkan ulama dan umara bersama-sama ikut menentukan arah kehidupan bernegara," ungkap Anis Matta.

Menurut Anis, kedalaman ilmu para ulama merupakan sumber gagasan yang dapat membantu negara menghadapi berbagai persoalan. Ia melihat peran UAS dalam konteks tersebut, yakni menyebarkan ilmu sekaligus memberikan perhatian terhadap arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anis mendorong komunikasi para ulama dengan lembaga negara dilakukan secara berkelanjutan. Ia menyinggung pertemuan dengan Komisi III DPR RI dan mengusulkan agar komunikasi serupa secara bertahap diperluas ke komisi-komisi lainnya.

“Negara perlu merasakan kehadiran para ulama dan mendapatkan kontribusi pemikiran mereka dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa," lanjut Anis.

Dalam sambutannya, UAS menceritakan pengalamannya ketika bersilaturahmi ke kantor Anis beberapa waktu sebelumnya. Pertemuan yang semula ia perkirakan berlangsung singkat ternyata berkembang menjadi percakapan panjang hingga sore.

“Namun, ternyata pertemuan berlangsung cukup panjang. Kami berbincang hingga makan siang, berlanjut sampai sore, bahkan berkesempatan bertemu dengan keluarga beliau, Duta Besar Arab Saudi dan Duta Besar Yaman," papar UAS.

UAS juga menyampaikan keinginannya menjaga komunikasi dengan Anis ketika mengetahui rencana kedatangannya. Ia bahkan telah berniat menemui Anis di hotel apabila kunjungan ke pesantren belum memungkinkan.

“Alhamdulillah, ketika mendengar kemungkinan beliau datang, saya sangat bersyukur. Seandainya beliau tidak memiliki waktu untuk berkunjung, saya tetap berniat datang menemui beliau di hotel," tandas UAS.

Sementara itu, Anis menghubungkan penguatan peran ulama dengan agenda memperluas hubungan Indonesia dan dunia Islam. Ia ingin memperkenalkan Indonesia melalui model kehidupan bernegara yang mempertemukan agama, demokrasi dan kemakmuran.

“Kita ingin memperkenalkan Indonesia sebagai sebuah model tempat bertemunya tiga unsur sekaligus: agama, demokrasi dan kemakmuran," lanjut Anis.

Sementara itu Anis menyebut ketiga unsur tersebut belum selalu dapat hadir bersamaan dalam pengalaman berbagai negara di dunia Islam. Karena itu, memperkenalkan Indonesia menjadi tujuan pokok dari pengembangan hubungan dan pertukaran gagasan yang sedang diupayakan.

Salah satu agenda yang disebut sedang dipersiapkan adalah Imam Conference, sebuah konferensi yang akan mempertemukan imam dan mufti dari berbagai negara. Anis berharap tokoh-tokoh dari Balkan, Asia Tengah serta kawasan dunia Islam lainnya dapat hadir.

Ketua DPW Partai Gelora Riau, Iskandar, menekankan pentingnya menghubungkan pengetahuan ulama dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti persoalan pendidikan dan pekerjaan sebagai contoh kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan.

“Persoalan yang didengar ulama dari masyarakat perlu mendapatkan jalan menuju pengambil kebijakan. Ketika ada keluarga kesulitan menyekolahkan anak atau anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, pengalaman itu bisa menjadi bahan untuk menyusun usulan yang konkret,” kata Iskandar.

Menurut Iskandar, langkah tersebut dapat dimulai dengan merumuskan persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Usulan penyelesaiannya kemudian perlu disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan agar dapat ditindaklanjuti.

“Kita bisa mulai dari persoalan yang paling dekat dengan masyarakat, lalu merumuskan usulan yang jelas dan membawanya kepada pihak yang berwenang. Ukuran keberhasilannya adalah ada persoalan yang ditangani dan ada manfaat yang dirasakan masyarakat,” tutup Iskandar.