Gubernur BI Baru, Kamrussamad: Harus Perkuat Likuiditas ke Sektor Riil

JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, meminta Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru memastikan kebijakan moneter tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Kamrussamad dalam Dialektika Demokrasi bertema “Kepemimpinan Baru Bank Indonesia: Menakar Arah Kebijakan Moneter dan Stabilitas Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Kamrussamad menilai tiga kandidat Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Destri Damayanti, Aida S. Budiman, dan Solikin M. Juhro, memiliki pengalaman panjang di BI sehingga memahami dinamika kebijakan moneter.

Menurutnya, tantangan kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk target sekitar 6 persen pada 2027.

“Pertumbuhan ekonomi itu berkualitas diukur dengan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta dan berapa banyak angka penurunan kemiskinan dan pengangguran yang sudah terjadi,” ujar Kamrussamad.

Ia meminta BI memastikan kebijakan likuiditas, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), benar-benar mendorong kredit ke sektor produktif. Optimalisasi Giro Wajib Minimum (GWM) juga dinilai dapat digunakan untuk memperbesar ruang pembiayaan sektor riil.

Selain likuiditas, Kamrussamad menyoroti transmisi BI-Rate. Menurutnya, penurunan suku bunga acuan perlu lebih cepat diteruskan menjadi penurunan bunga kredit perbankan agar manfaat kebijakan moneter dapat dirasakan pelaku usaha.

“Begitu BI-Rate diturunkan, transmisinya lambat. Ini perlu kita kawal supaya di kepemimpinan baru hal-hal ini bisa dibenahi,” katanya.

Kamrussamad juga menilai penguatan industri manufaktur penting untuk mendorong pertumbuhan sekaligus membuka lapangan kerja. Ia menyebut kontribusi manufaktur terhadap PDB sekitar 19,8 persen dan meminta kawasan industri serta kawasan ekonomi khusus dioptimalkan.

Ia berharap BI, pemerintah, dan OJK memperkuat koordinasi agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

“Perlu kami minta kepada Bank Indonesia untuk menjaga sinergi yang solid dengan otoritas fiskal dan otoritas jasa keuangan supaya pertumbuhan ekonomi berkualitas bisa kita dapatkan,” pungkas Kamrussamad.