Peternak Rakyat Harus Diperkuat, Fahira: Swasembada Daging Sapi Tak Sekadar Target

JAKARTA — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyambut positif komitmen pemerintah melanjutkan agenda swasembada pangan, termasuk upaya mencapai swasembada daging sapi.

Pernyataan tersebut disampaikan Fahira setelah mengikuti Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan strategis dan akan terus memperkuat kemandirian pangan pada komoditas yang masih bergantung pada pasokan luar negeri.

Fahira menilai capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, menurutnya, swasembada daging sapi membutuhkan strategi jangka panjang karena Indonesia telah beberapa kali menetapkan target serupa dalam dua dekade terakhir.

“Capaian delapan komoditas patut kita syukuri dan apresiasi. Berikutnya, swasembada daging sapi memang menjadi tantangan besar yang harus kita jawab,” ujar Fahira.

Ia menilai keberhasilan swasembada daging sapi tidak hanya akan mengurangi ketergantungan terhadap impor, tetapi juga berpotensi memperkuat peternakan rakyat, perekonomian daerah, serta ketersediaan sumber protein bagi masyarakat.

Enam Rekomendasi

Untuk memastikan target tersebut berjalan berkelanjutan, Fahira menyampaikan enam rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu menyusun peta jalan swasembada sapi yang terukur dan transparan. Target peningkatan populasi, kelahiran pedet, produksi daging, kebutuhan indukan serta pengurangan impor harus diterjemahkan ke dalam sasaran tahunan yang dapat dievaluasi.

“Target besar harus diterjemahkan menjadi target tahunan yang bisa diukur dan dievaluasi. Kita harus tahu setiap tahun populasi bertambah berapa, produksi naik berapa, dan ketergantungan impor turun berapa,” katanya.

Kedua, peternak rakyat harus menjadi aktor utama dalam program swasembada. Fahira menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi peternak, mulai dari skala usaha, biaya pakan, akses pembiayaan, kepastian harga hingga posisi tawar.

Menurutnya, penguatan koperasi peternak, pembiayaan, ketersediaan pakan, pendampingan, kemitraan dan kepastian pasar perlu berjalan bersamaan dengan program peningkatan populasi sapi.

Ketiga, pemerintah perlu mempercepat pembibitan dan kelahiran sapi dalam negeri. Program inseminasi buatan, transfer embrio, penyediaan bibit berkualitas, perlindungan sapi betina produktif serta upaya menekan kematian pedet dinilai perlu diperluas.

Keempat, kesehatan hewan harus menjadi fondasi swasembada. Pengalaman menghadapi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), menurut Fahira, menunjukkan bahwa peningkatan populasi ternak dapat terganggu apabila sistem kesehatan hewan tidak memadai.

Karena itu, vaksinasi, biosekuriti, surveilans penyakit, penguatan laboratorium veteriner, tenaga dokter hewan, pengawasan lalu lintas ternak dan sistem respons cepat terhadap wabah perlu menjadi bagian dari strategi nasional.

Kelima, Fahira mendorong pengembangan peternakan berbasis potensi daerah. Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik wilayah dan potensi peternakan yang berbeda sehingga kebijakan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama di seluruh daerah.

“Swasembada nasional harus dibangun dari kekuatan daerah. Pemerintah pusat menetapkan arah dan standar, tetapi daerah harus diberi ruang menyusun model sesuai potensi lokalnya. Jangan semua daerah dipaksa menggunakan resep yang sama,” ujarnya.

Keenam, ia mendorong investasi yang memperbesar kapasitas produksi nasional sekaligus memperkuat peternak lokal. Keterlibatan BUMN, Danantara, swasta maupun investor asing dinilai dapat membantu modernisasi sektor peternakan, dengan catatan investasi membangun ekosistem domestik.

Menurut Fahira, investasi perlu diarahkan dari sektor pembibitan, pakan, teknologi dan kesehatan hewan hingga penggemukan, rumah potong hewan, rantai dingin dan pengolahan.

“Investasi harus menciptakan kapasitas baru di dalam negeri dan menggandeng peternak rakyat, bukan menggusurnya. Yang kita bangun bukan sekadar peternakan besar, tetapi ekosistem peternakan Indonesia yang kuat dari hulu sampai hilir,” tegasnya.

Fahira menilai keberhasilan program swasembada daging sapi pada akhirnya perlu diukur dari tiga indikator utama, yakni semakin rendahnya ketergantungan terhadap impor, harga dan ketersediaan daging sapi yang lebih terjangkau bagi masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan peternak.

Dengan ukuran tersebut, swasembada daging sapi diharapkan tidak hanya menjadi target produksi nasional, tetapi juga menjadi kebijakan yang memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.