
JAKARTA — Politisi sekaligus pengacara senior Didi Irawadi Syamsuddin menilai peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam membangun sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/8/2026), Didi menyoroti masih adanya guru honorer dan tenaga kependidikan yang menghadapi ketidakpastian status serta penghasilan yang belum memadai.
Menurutnya, pemerintah memang telah melakukan sejumlah perbaikan, termasuk pengangkatan guru honorer melalui skema PPPK serta peningkatan tunjangan bagi sebagian guru non-ASN. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru.
“Kita meminta guru mengajarkan masa depan kepada anak-anak kita, sementara sebagian dari mereka sendiri masih mencemaskan hari esok,” ujar Didi yang juga Anggota DPR RI tiga periode.
Didi mengatakan pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia mencontohkan sejumlah negara maju yang memberikan perhatian serius terhadap kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurutnya, pemerintah juga telah menunjukkan keberanian fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara lainnya, termasuk hakim, TNI, Polri, serta pejabat dan direksi BUMN.
Karena itu, Didi mempertanyakan mengapa perhatian fiskal terhadap guru belum diberikan dengan keberanian yang sama.
“Guru membentuk manusia yang kelak menjadi hakim, tentara, polisi, dokter, insinyur, menteri, bahkan presiden. Bukankah ironis jika orang yang ikut membentuk semua profesi tersebut justru dibiarkan berdiri paling belakang dalam antrean kesejahteraan?” katanya.
Minta Ekspansi MBG Dievaluasi
Didi juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengakui tujuan program tersebut baik, terutama untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi.
Namun, menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memperluas program secara besar-besaran.
“Tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan pelaksanaan yang bermasalah. Tunda ekspansi besar-besarannya. Benahi dulu. Audit dulu. Pastikan sistemnya aman, transparan, tepat sasaran, dan tidak menjadi lubang besar bagi anggaran negara,” tegasnya.
Didi menilai anggaran pendidikan juga harus mampu menopang kebutuhan lain yang tidak kalah penting, seperti kesejahteraan guru, rehabilitasi sekolah, perpustakaan, laboratorium, teknologi pendidikan, serta fasilitas dasar pembelajaran.
Menurutnya, pemenuhan gizi siswa harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas ekosistem pendidikan.
“Anak-anak tentu membutuhkan makanan bergizi. Namun setelah kenyang, mereka membutuhkan guru yang berkualitas. Mereka membutuhkan sekolah yang atapnya tidak bocor, buku, laboratorium, akses internet, dan guru yang dapat memasuki ruang kelas tanpa harus memikirkan pekerjaan sampingan hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.
Didi mendorong pemerintah menetapkan penghasilan yang layak bagi guru dan tenaga kependidikan, menyelesaikan persoalan status guru honorer secara bertahap, memperkuat tunjangan bagi guru di daerah terpencil, serta mengurangi beban administrasi yang dinilai dapat mengurangi waktu guru untuk mendidik.
Ia juga meminta anggaran pendidikan diperkuat untuk peningkatan kompetensi guru, teknologi pendidikan, rehabilitasi sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas dasar lainnya.
“Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG sebelum memperluasnya lebih jauh. Jangan biarkan satu program besar menyerap terlalu banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh keseluruhan ekosistem pendidikan,” katanya.
Didi menegaskan kesejahteraan guru bukan bentuk belas kasihan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam membangun sumber daya manusia.
“Jika Indonesia sungguh-sungguh ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, jangan hanya membangun jalan tol, bandara, gedung-gedung tinggi, dan ribuan dapur. Bangunlah manusia. Dan pembangunan manusia selalu dimulai dari seseorang yang berdiri sederhana di depan ruang kelas, seorang guru,” pungkasnya.