Dorong Ambil Alih Transportasi Kepulauan Seribu, Fahira Idris Tekankan Integrasi dan Tarif Terjangkau TransJakarta

JAKARTA — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalihkan pengelolaan transportasi menuju dan di Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027 mendapat perhatian Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, Fahira Idris.

Fahira menilai kebijakan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperbaiki layanan transportasi publik bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Namun, menurutnya, perubahan pengelola harus diikuti dengan pembenahan sistem agar warga benar-benar merasakan peningkatan kualitas layanan.

“Ini langkah maju untuk memastikan warga Kepulauan Seribu merasakan layanan transportasi publik yang mudah, terjangkau, terjadwal, aman, dan terintegrasi seperti warga di lima wilayah kota Jakarta. Keberhasilannya nanti bukan diukur dari siapa yang mengelola, tetapi dari seberapa besar perubahan yang dirasakan warga,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Fahira mengatakan, aspirasi mengenai peningkatan transportasi laut menjadi salah satu persoalan yang kerap disampaikan masyarakat Kepulauan Seribu dalam sejumlah kunjungannya sepanjang 2026. Menurutnya, bagi masyarakat pulau, kapal bukan hanya berkaitan dengan mobilitas wisatawan, tetapi merupakan sarana penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Transportasi laut digunakan warga untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bersekolah, mendapatkan layanan kesehatan, bekerja, berdagang, mengurus administrasi, hingga memenuhi kebutuhan pokok.

Karena itu, Fahira mendorong agar rencana pengalihan pengelolaan transportasi tersebut diarahkan untuk membangun sistem yang terintegrasi melalui konsep “JakLingko Laut”. Ia menyampaikan enam rekomendasi yang dinilai perlu menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta sebelum pelaksanaan pengelolaan baru pada 2027.

TransJakarta sebagai Integrator

Rekomendasi pertama adalah menjadikan TransJakarta sebagai integrator layanan “JakLingko Laut”, bukan hanya sebagai operator kapal.

Menurut Fahira, sistem tersebut perlu menghubungkan rute dari Jakarta daratan dengan kapal pengumpan antarpulau, jadwal perjalanan yang tetap, sistem tiket terpadu, serta koneksi dengan berbagai moda transportasi di daratan.

“Warga harus dapat berpindah dari pulau ke sekolah, rumah sakit, pasar, atau tempat kerja dengan satu sistem perjalanan yang mudah dipahami. Integrasi tidak hanya soal kartu atau aplikasi, tetapi juga kesesuaian rute dan jadwal antarmoda,” katanya.

Prioritaskan Warga Kepulauan Seribu

Fahira juga mengusulkan adanya kuota khusus bagi warga Kepulauan Seribu. Pemegang KTP Kepulauan Seribu, pelajar, pasien beserta pendamping, pekerja, dan pelaku usaha lokal dinilai perlu mendapatkan prioritas dalam layanan, khususnya ketika terjadi lonjakan penumpang pada akhir pekan dan musim liburan.

Menurutnya, sistem pemesanan tiket juga perlu tersedia secara daring maupun luring. Dengan demikian, warga lanjut usia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan digital tetap dapat menggunakan transportasi tersebut.

Tarif Harus Terjangkau

Persoalan tarif juga menjadi perhatian. Fahira mendorong Pemprov DKI menetapkan skema tarif yang terjangkau, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan kondisi warga Kepulauan Seribu.

Ia membuka opsi penerapan tarif khusus atau subsidi bagi warga dan kelompok prioritas, sementara wisatawan dapat menggunakan skema tarif berbeda.

Menurutnya, transparansi diperlukan dalam penetapan tarif dan subsidi. Besaran subsidi, biaya operasional, serta tarif setiap rute perlu diketahui publik agar keberlangsungan layanan dapat terjaga sekaligus tidak membebani masyarakat.

Keselamatan Transportasi Laut

Aspek keselamatan menjadi rekomendasi berikutnya. Fahira meminta seluruh kapal yang digunakan dalam layanan publik memenuhi standar kelaiklautan dan ketentuan keselamatan.

Hal tersebut mencakup kapasitas penumpang, manifest, ketersediaan jaket keselamatan, kompetensi awak kapal, pemeliharaan armada, hingga kesiapan menghadapi kondisi darurat.

Selain itu, informasi mengenai cuaca, perubahan jadwal, pembatalan perjalanan, pengembalian tiket, maupun layanan pengganti perlu disampaikan kepada penumpang secara cepat dan jelas.

Pelaku Transportasi Lokal Tetap Dilibatkan

Fahira juga meminta pengalihan pengelolaan tidak membuat pelaku transportasi laut lokal kehilangan mata pencaharian.

Pemilik kapal, awak kapal, koperasi, serta pelaku usaha yang selama ini melayani masyarakat Kepulauan Seribu dinilai dapat dilibatkan sebagai bagian dari ekosistem transportasi baru.

Mereka, kata Fahira, dapat menjadi mitra operator atau pengelola kapal pengumpan antarpulau sepanjang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan. Pelibatan tersebut juga dapat disertai program pelatihan dan dukungan peningkatan kualitas armada.

“Efisiensi tidak boleh menghilangkan mata pencaharian warga. TransJakarta justru dapat membangun ekosistem transportasi laut yang lebih tertib dengan menjadikan pelaku lokal sebagai bagian dari sistem,” tegasnya.

Peralihan Dilakukan Bertahap

Rekomendasi keenam adalah memastikan proses peralihan dilakukan secara bertahap, partisipatif, dan terukur.

Sebelum pengelolaan berjalan penuh pada 2027, Fahira mendorong Pemprov DKI melakukan audit terhadap kondisi kapal dan dermaga, pemetaan kebutuhan perjalanan setiap pulau, konsultasi publik, serta uji coba pada sejumlah koridor.

Menurutnya, perubahan regulasi, termasuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, juga perlu dilakukan secara transparan agar masyarakat mengetahui arah kebijakan dan mekanisme layanan yang baru.

Fahira menilai keberhasilan sistem transportasi Kepulauan Seribu tidak cukup diukur dari jumlah kapal atau perubahan lembaga pengelola. Evaluasi harus melihat indikator yang langsung dirasakan masyarakat, seperti kemudahan memperoleh tiket, ketepatan waktu, waktu tunggu, keterjangkauan tarif, jumlah pembatalan, tingkat keselamatan, penyelesaian pengaduan, hingga keterhubungan antarwilayah kepulauan yang berpenduduk.

“TransJakarta Laut harus menjadi tulang punggung pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi dan pariwisata Kepulauan Seribu. Jika enam hal ini dijalankan, warga akan lebih mudah mendapatkan tiket, membayar lebih murah, bepergian lebih aman, dan memperoleh kepastian jadwal tanpa mematikan usaha masyarakat setempat,” pungkas Fahira.