Apresiasi Kinerja Kemenhaj Pada Penyelenggaraan Haji 2026, Ini Beberapa Catatan Komnas Haji

Jakarta - Hasil rilis survey BPS (Badan Pusat Statistik) (6/26) atas penyelenggaraan haji 2026 M/ 1447 H melalui Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI)  menunjukkan hasil yang sangat positif yaitu mencapai 83,28 % dengan kategori sangat baik. Angka tersebut merupakan gabungan dari Indeks Kepuasan Layanan Haji Luar Negeri sebesar 82,71% dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri sebesar 83,85% dengan responden 14,800 orang.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyebut capaian ini sebagai fondasi penting bagi Kementerian yang baru dibentuk dan langsung bertugas menyelenggarakan kegiatan ibadah kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang menuju ke tanah suci, di tengah masih minimnya jumlah SDM, infrastruktur dan keterbatasan anggaran namun bisa memberikan layanan yang maksimal. 

Komnas Haji dan Umrah menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) atas capain tersebut. 

"Hal ini menandakan Kemenhaj telah kerja keras dan menunjukkan tekad yang sangat kuat melakukan transformasi, perbaikan tata kelola, lebih terkoordinasi, efesien, transparan dan akuntabel. Hasil survey ini harus menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang yang akan menghadapi berbagai tantangan yang makin kompleks," kata Mustolih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/8). 

Ada sejumlah capain yang sangat positif dengan tren naik cukup tinggi misalnya terkait dengan layananan transportasi naik 4,03 poin menjadi 83,13 poin  dan konsumsi naik 4,85 poin menjadi 81,16 poin. 

"Namun demikian angka survey BPS juga menunjukkan beberapa layanan yang cenderung menurun sehingga harus mendapatkan perhatian khusus misalnya di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) dimana masih terdapat persoalan antrian toilet, AC mati, ketersendatan distribusi konsumsi, adanya tenda jemaah yang masih melebihi kapasitas menjadi PR," kata Mustolih mengingatkan. 

Hal ini terjadi setidaknya karena dua faktor, keterbatasan area khususnya di Mina sehingga menjadi titik kepadatan dan lokasi jemaah yang berada pada zona D. Untuk itu perlu difikirkan kedepan agar jemaah bisa berpindah ke zona C, namun pastinya ada konsekwensi kenaikan biaya. Intinya, sepanjang kawasan Mina belum dilakukan perombakan oleh otoritas Arab Saudi persoalan kepadatan akan terus menjadi tantangan. 

"Komnas haji juga punya beberapa catatan. Menyangkut ketepatan waktu penerbangan (ontime performance) merupakan catatan tersendiri terutama ketika fase pemulangan. Dimana ada beberapa slot penerbangan yang mengalami delay bahkan sampai lebih dari 6 jam. Padahal saat pemberangkatan hampir tidak ada masalah signifikan. Hal ini membuat jemaah yang sudah lelah harus menunggu makin lama," ucapnya. 

Komnas Haji banyak mendapat laporan dari jemaah yang berada di sektor 10  yang berada di kawasan Aziziyah khususnya yang menempati Hotel Al-Hidayah. Penginapan ini banyak dikeluhkan jemaah karena hotelnya sudah tua dan lokasinya jauh dari Masjidil Haram sekitar 13 km sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dibanding jemaah di lokasi lain. Tahun depan perlu opsi hotel lain yang lebih baik.
 
Angka kematian jemaah juga masih cukup tinggi yakni 350 jemaah wafat. Meskipun angka ini cenderung turun dari tahun sebelumnya. Lonjakan kematian terjadi setelah fase Armuzna. 

"Oleh sebab itu, perlu ada pengetatan istita’ah kesehatan bagi calon jemaah haji khususnya lansia dan risiko tinggi, selain itu perlu penyederhananaan kegiatan yang kurang urgen misalnya meninjau ulang city tour jemaah agar tidak kelelahan," ungkap dia. 

Pembenahan yang tak kalah penting adalah pra pelaksanaan haji yaitu proses rekrutmen petugas dimana sistem online yang dibangun Kemenhaj masih belum kuat dan andal sehingga sering terjadi down dan gangguan, sistem tidak bisa diakses oleh ribuan peserta yang mengakses secara bersamaan mengakibatkan jafdwal rekrutmen tidak efesien. 

Pada perhelatan haji 2026 M/ 1447 H Kemenhaj belum berhasil meraih Labbaitum Award, penghargaan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang diberikan kepada negara, lembaga, dan penyelenggara layanan haji terbaik. Penghargaan ini bertujuan meningkatkan daya saing global dalam memberikan pelayanan optimal bagi para jemaah haji atau tamu Allah. Padahal Indonesia adalah negeri pengirim jemaah terbesar namun tidak mendapat penghargaan dalam kategori apapun. 

Tahun mendatang Labbaitum Award harus menjadi concern utama, karena penghargaan tersebut menjadi legitimasi transformasi tata kelola di kancah dunia internasional yang mengukur kualitas dan performa layanan operasional haji, manajemen dan pengaturan jemaah, inovasi teknologi dan digitalisasi layanan, layanan kesehatan dan bimbingan ibadah, tingkat kepatuhan regulasi Arab Saudi dan kepuasan jemaah

"Komnas Haji dan Umrah berharap capaian hasil indeks kepuasan jemaah yang dirilis oleh BPS tidak membuat Kemenhaj cepat puas dan membusungkan dada, namun menjadi motivasi agar penyelenggaraan ibadah haji terus membaik. Masih banyak aspek yang harus diperbaiki dan diperhatikan secara serius," tukas Mustolih.