Krisis Energi Jadi Momentum, ITDP Indonesia Dorong Percepatan Reformasi Transportasi Publik dan Elektrifikasi Bus

Jakarta – Kenaikan harga BBM dan tekanan fiskal akibat subsidi energi sering dipandang sebagai persoalan makroekonomi. Padahal, transportasi publik yang andal, aman, dan terjangkau menawarkan solusi yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat: mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, menekan biaya hidup, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Data dari Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan Indonesia menghabiskan sekitar USD22 miliar atau lebih dari Rp335 triliun untuk impor BBM pada 2023. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa transportasi publik bukan lagi sekadar isu mobilitas, melainkan juga bagian dari solusi energi dan ekonomi.

Momentum inilah yang menjadi latar belakang diskusi "Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien?" yang diselenggarakan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta pada Rabu (5/8), menghadirkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Perum DAMRI, dan IESR untuk membahas langkah percepatan transformasi transportasi publik dan elektrifikasi bus.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir mengatakan krisis energi saat ini justru menjadi momentum untuk mempercepat agenda transformasi transportasi publik yang selama ini telah dipersiapkan pemerintah. "Kementerian Perhubungan menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan 2025-2029. Transformasi ini membutuhkan peran semua pihak. Dari sisi pemerintah, kami akan terus melakukan penyempurnaan regulasi sesuai kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan perannya masing-masing agar ekosistem transportasi publik dapat berkembang lebih cepat."

Komitmen tersebut tercermin dalam peta jalan elektrifikasi transportasi publik perkotaan yang disusun Kementerian Perhubungan bersama ITDP Indonesia, dengan target 100 persen bus listrik pada 2045. Untuk mencapainya dibutuhkan investasi sekitar Rp116 triliun, yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 41 persen atau setara 8,8 juta ton CO₂e, sekaligus mengurangi konsumsi BBM sekitar 392 ribu kiloliter per tahun.

Sementara itu, hasil studi ITDP Indonesia mengenai “Peta Jalan Nasional untuk Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan” mengidentifikasi 11 kota yang siap memulai elektrifikasi bus, dengan potensi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 24 persen dan polusi udara hingga 68 persen. Khusus di Transjakarta, elektrifikasi bus diperkirakan mampu menghemat sekitar 120 juta liter BBM dan mengurangi emisi hingga 277 ribu ton CO₂e setiap tahun.

Meski demikian, studi tersebut juga menemukan sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar elektrifikasi dapat berlangsung secara masif. Insentif dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 saat ini baru mampu menekan sekitar 2 hingga 5 persen biaya investasi awal bus listrik, sementara harga bus listrik masih 250 hingga 300 persen lebih tinggi dibandingkan bus konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa percepatan elektrifikasi membutuhkan reformasi sistem transportasi publik yang didukung kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan yang berkelanjutan.

Deputy Director ITDP Indonesia, Deliani Siregar, menegaskan bahwa reformasi transportasi publik dan elektrifikasi bus adalah dua agenda yang tidak bisa dipisahkan. “Tanpa tata kelola transportasi publik yang baik, bus listrik hanya mengganti mesin di atas sistem yang sama-sama belum efisien. Sebaliknya, ketika reformasi transportasi publik berjalan beriringan dengan elektrifikasi, manfaatnya dapat dikunci dalam jangka panjang. Efisiensi biaya operasional bus listrik yang 30 hingga 40 persen lebih rendah dibandingkan bus diesel juga membuka peluang menghadirkan layanan yang lebih terjangkau bagi jutaan penumpang setiap hari.”

Data Kementerian Perhubungan per 24 Juni 2026 menunjukkan populasi kendaraan listrik nasional telah mencapai 386.591 unit, namun masih didominasi sepeda motor dan mobil penumpang. Populasi bus listrik sendiri baru mencapai 867 unit, menunjukkan masih besarnya ruang untuk mempercepat elektrifikasi angkutan umum.

Dari sisi implementasi, Perum DAMRI sebagai operator yang melayani 43 cabang dengan lebih dari 3.291 bus di 659 rute di seluruh Indonesia, membagikan pengalaman implementasi elektrifikasi armada. Jumlah armada bus listrik DAMRI khusus pada angkutan di trans Jakarta terus meningkat dari 26 unit pada 2023, 90 unit 2024 dan 200 unit pada 2025. dengan total saat ini sudah mencapai 316 unit.

"Pengalaman kami menunjukkan tantangan utama bukan lagi pada teknologinya, melainkan kesiapan ekosistemnya. Infrastruktur pengisian daya, kepastian kontrak jangka panjang, serta model pembiayaan yang mampu memberikan kepastian investasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan elektrifikasi," kata Vice President Sales & Marketing Perum DAMRI, Teguh Aditya Dharma.

Ia menambahkan, penggunaan bus listrik DAMRI mampu mengurangi sekitar 1,5 hingga 2 ton CO₂ per bus per hari, dan sudah dilakukan pengukuran pada 80 unit bus listrik saja telah mencatat akumulasi pengurangan emisi lebih dari 11.500 ton CO₂.

Dari perspektif energi, Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menilai penguatan transportasi publik merupakan harus menjadi bagian penting dari strategi ketahanan energi Indonesia. "Kalau kita ingin memiliki ketahanan energi, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap energi fossil, khususnya BBM impor karena dampaknya langsung terasa terhadap kondisi fiskal negara. Cara paling logis adalah memperkuat transportasi publik dan mempercepat elektrifikasinya. Teknologinya sudah matang, harga baterai terus menurun, dan manfaatnya jauh lebih luas karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya

Sementara itu, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas Handhi Setiawan Adiputra menekankan bahwa transformasi transportasi publik harus dirancang sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang. "Transportasi publik perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan kota yang berkelanjutan. Tantangannya bukan hanya pengadaan bus listrik, tetapi juga kelembagaan, pembiayaan, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih banyak kota mampu melakukan transformasi transportasi publik secara berkelanjutan.”

Ia juga menilai skema pembiayaan inovatif, termasuk  usulan untuk memperluas peran DAMRI sebagai penyedia layanan leasing bagi pemerintah daerah, dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya investasi awal bus listrik.

Menutup diskusi, para narasumber sepakat bahwa krisis energi perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat reformasi transportasi publik. Elektrifikasi bus dinilai tidak dapat berjalan sendiri tanpa penguatan sistem transportasi, kepastian regulasi, model bisnis operator yang berkelanjutan, komitmen bersama lintas sektor, serta sinkronisasi perencanaan dan pembiayaan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Karena itu, transportasi publik dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.