MBG Dinilai Bebani APBN, SOKSI: Jangan Korbankan Hak Gizi Masyarakat

Jakarta — Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah muncul pandangan sejumlah pengamat yang menilai program tersebut berpotensi menjadi beban fiskal negara. Menanggapi hal itu, Wakil Bendahara Umum Depinas SOKSI, Ambar Chrisdiana, menyampaikan kritik keras terhadap pandangan yang meminta penghentian program tersebut.

"Program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia dan tidak tepat jika diukur hanya dari sisi pengeluaran anggaran negara semata,"' ujar Ambar, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ambar juga menanggapi pernyataan yang menyebut program MBG bukan bentuk investasi karena manfaatnya dianggap tidak menghasilkan aset jangka panjang. Menurutnya, pandangan tersebut terlalu menyederhanakan manfaat program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Program ini menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dampaknya tidak bisa dilihat hanya dalam hitungan jangka pendek,” ujar Ambar.

Selain itu, Ambar menilai persoalan fiskal seharusnya tidak menjadi alasan utama untuk menghentikan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mendorong pemerintah mencari alternatif penguatan penerimaan negara, termasuk melalui optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan sektor sumber daya alam.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan pengelolaan penerimaan negara berjalan lebih efektif agar program-program prioritas tetap dapat dilanjutkan tanpa membebani masyarakat.

Penguatan Pengawaaan

Dalam kesempatan itu, Ambar turut mengusulkan penguatan pengawasan pelaksanaan MBG melalui kerja sama lintas lembaga, termasuk supervisi terhadap penggunaan anggaran agar program berjalan transparan dan tepat sasaran.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok kebutuhan program, seperti penyediaan telur, susu, daging, ikan, dan bahan pangan lainnya. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di daerah.

Menurut Ambar, keterlibatan pelaku usaha lokal dapat menciptakan efek berganda terhadap perekonomian daerah, termasuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Hingga kini, program tersebut masih menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam pandangan dari kalangan akademisi, pengamat ekonomi, maupun organisasi masyarakat.