Rakornas LSK 2026, Tantangan Sertifikasi di Era AI dan Kesenjangan Akses

Jakarta — Rapat Koordinasi Nasional Forum Lembaga Sertifikasi Kompetensi 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah tantangan mendasar terkait relevansi sertifikasi, kesenjangan akses, hingga adaptasi teknologi turut menjadi sorotan.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tatang Mutaqqin, menegaskan bahwa forum ini seharusnya tidak berhenti pada agenda seremonial, melainkan menjadi ruang konsolidasi nyata antar pemangku kepentingan.

Menurutnya, kebutuhan dunia kerja saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada keterampilan individu, tetapi juga kemampuan kolaborasi lintas keahlian. “Produksi suatu karya membutuhkan orkestrasi berbagai kompetensi, dari yang sederhana hingga kompleks. Ini yang harus dibangun bersama,” ujarnya dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Ki Hajar Dewantara.

Meski demikian, ia juga menyinggung kompleksitas birokrasi yang berpotensi menghambat efektivitas koordinasi. Dengan struktur kepemimpinan kementerian yang semakin luas, proses pengambilan keputusan dinilai membutuhkan sinkronisasi yang lebih kuat agar tidak memperlambat implementasi kebijakan.

Dalam konteks tersebut, peran Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) disebut krusial sebagai mitra pemerintah. Namun, efektivitas peran ini tetap bergantung pada konsistensi standar, transparansi proses, serta kemampuan menjawab kebutuhan industri yang terus berubah.

Tatang mencontohkan pentingnya sertifikasi dalam mobilitas tenaga kerja global. Tanpa pengakuan kompetensi yang terstandar, tenaga kerja berisiko tidak dapat bersaing atau bahkan dianggap tidak memenuhi syarat secara legal di negara lain. Hal ini menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi instrumen penting dalam pengakuan profesional.

**Tantangan di Era Kecerdasan Buatan**

Rakornas tahun ini juga mengangkat isu kompetensi di era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Tatang mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, termasuk penggunaan model bahasa besar (LLM), telah mengubah lanskap pekerjaan secara signifikan.

Ia menilai sistem sertifikasi saat ini perlu dikritisi, terutama jika masih berfokus pada kemampuan dasar seperti hafalan. “Pekerjaan rutin kini bisa digantikan oleh teknologi. Karena itu, sertifikasi harus bergeser ke kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah kompleks, serta aspek human-centric seperti empati,” ujarnya.

Namun, transformasi tersebut tidak lepas dari tantangan pemerataan akses. Tidak semua wilayah atau peserta didik memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan jika digitalisasi tidak diiringi kebijakan inklusif.

“Teknologi bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa memperdalam jurang ketimpangan,” kata Tatang, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan akses yang lebih merata.

**Kebutuhan Sistem yang Lebih Adaptif**

Selain itu, ia menyoroti perlunya sistem sertifikasi yang lebih lincah (agile). Perubahan cepat di dunia kerja menuntut mekanisme sertifikasi yang tidak kaku, serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang dinamis.

Mengacu pada studi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan GIZ, lulusan pendidikan vokasi memang memiliki keunggulan pada tahap awal karier. Namun, tanpa penguatan soft skill, mereka berisiko tertinggal dalam jangka panjang.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pengembangan SDM tidak hanya terletak pada hard skill, tetapi juga pada kemampuan adaptasi, komunikasi, dan pembelajaran berkelanjutan.

Menutup forum, Tatang mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Rakornas ini sebagai titik awal penguatan sinergi yang lebih konkret, bukan sekadar forum diskusi tahunan.

“Integritas dan profesionalisme insan LSK menjadi kunci. Tantangannya adalah bagaimana memastikan komitmen ini benar-benar terimplementasi di lapangan,” ujarnya.

Rakornas LSK 2026 pun diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga langkah nyata dalam menjawab tantangan sertifikasi kompetensi di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan industri yang terus berkembang.