Tekanan Global, Bank Indonesia Diminta Perkuat Dampak Kebijakan hingga ke Daerah

Serang —  Bank Indonesia (BI) memiliki peran penting  dalam memastikan kebijakan moneter tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga dirasakan secara nyata hingga ke daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris dalam Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI di Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten, Serang, Selasa (31/3/2026).

“Kita tidak sedang menghadapi situasi ekonomi yang biasa. Tekanan nilai tukar rupiah, fluktuasi harga energi global, dan meningkatnya inflasi daerah menjadi alarm bahwa stabilitas ekonomi harus dijaga lebih konkret, terutama di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi inflasi di sejumlah daerah yang berada di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa tantangan ekonomi semakin kompleks dan tidak merata.

“Kalau kebijakan moneter hanya kuat di pusat tetapi tidak terasa di daerah, maka yang terjadi adalah ketimpangan dampak. Ini yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.

Dua Rekomendasi

Dalam forum tersebut, Fahira menyampaikan dua rekomendasi utama kepada BI. Pertama, memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil di daerah agar stabilitas nilai tukar dapat berdampak langsung pada biaya produksi dan daya beli masyarakat.

“Stabilitas rupiah tidak boleh berhenti sebagai angka, tetapi harus hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat, mulai dari harga yang terkendali hingga usaha yang tetap berjalan,” jelasnya.

Kedua, ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan inflasi daerah secara lebih terintegrasi dan antisipatif melalui koordinasi antara BI dan pemerintah daerah.

“Di tengah potensi krisis energi global, kita tidak bisa hanya reaktif. Kita harus membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpihak pada masyarakat,” lanjutnya.

Fahira juga menilai kondisi global saat ini menjadi ujian terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal.

“Daerah-daerah di Indonesia adalah cerminan bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kekuatan di daerah. Karena itu, kebijakan BI harus semakin responsif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan berbagai instansi, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, Perum BULOG Cabang Serang, serta sejumlah dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.