Aliansi Kebangsaan Dorong Reaktualisasi Politik Luar Negeri Bebas-Aktif di Tengah Dinamika Global

JAKARTA – Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, menegaskan pentingnya penguatan dan reaktualisasi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip “Bebas-Aktif” di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berubah.

Hal itu disampaikan Pontjo dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Reaktualisasi Politik Luar Negeri Bebas-Aktif” yang digelar di Jakarta, Jumat (27/2/2026). Dalam suasana bulan suci Ramadhan, ia mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan cendekiawan, untuk turut memberikan kontribusi pemikiran strategis bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Menurutnya, dalam satu tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan karakter politik luar negeri yang dinamis dan proaktif. Indonesia dinilai aktif dalam berbagai forum kerja sama internasional seperti G20, BRICS, serta forum ekonomi global, sekaligus mendorong penyelesaian damai berbagai konflik dunia, termasuk Rusia-Ukraina dan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution).

Pontjo menegaskan bahwa prinsip “Bebas-Aktif” yang berakar dari amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan refleksi kemerdekaan politik dan batin bangsa Indonesia. Prinsip tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk bebas menentukan sikap tanpa terikat blok kekuatan dunia, serta aktif berkontribusi menciptakan perdamaian dan keadilan global.

Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global yang kompleks menuntut Indonesia tetap adaptif tanpa kehilangan jati diri. Perdebatan publik mengenai arah kebijakan luar negeri, menurutnya, merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan justru menjadi bagian dari partisipasi warga negara.

“Politik luar negeri bukan hanya menjalankan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, tetapi juga menjadi sarana memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di tingkat internasional,” ujarnya.

Melalui FGD ini, Aliansi Kebangsaan berharap lahir gagasan-gagasan konstruktif guna memastikan implementasi politik luar negeri “Bebas-Aktif” tetap relevan dengan tantangan zaman, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, bermartabat, dan berkontribusi aktif dalam percaturan global.

Sementara itu Pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak boleh hanya bersifat normatif tanpa arah strategis yang jelas. 

Prof Hikmanto mengatakan bahwa setiap presiden memiliki interpretasi berbeda terhadap prinsip “bebas aktif”, namun implementasinya harus tetap melibatkan teknokrat, birokrat, dan DPR agar tidak berjalan sepihak.

Ia menjelaskan, pada era Susilo Bambang Yudhoyono, prinsip bebas aktif diterjemahkan melalui pendekatan “thousand friends, zero enemy”. Sementara di era Joko Widodo, hubungan persahabatan tetap dijaga, namun dengan penegasan bahwa kepentingan nasional yang diganggu harus dihadapi.

Adapun di masa pemerintahan Prabowo Subianto, muncul sejumlah terobosan baru dalam kebijakan luar negeri. Namun ia mengingatkan agar terobosan tersebut tidak mengabaikan peran Kementerian Luar Negeri dan para birokrat