Kasus Bunuh Diri Anak di NTT, Tekankan Penguatan Mental dan Ketepatan Sasaran Bantuan Pendidikan

Jakarta – Isu kesehatan mental menjadi sorotan pasca terjadinya kasus bunuh diri yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilihat semata dari aspek pendidikan formal, melainkan harus dipahami sebagai tantangan sosial yang lebih luas.

Menurut Ning Lia, fenomena tersebut menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia menghadapi tekanan dan dinamika yang tidak ringan. Karena itu, penguatan mental dan pembentukan karakter tangguh harus menjadi agenda bersama lintas sektor.

“Kita tidak sedang membicarakan satu anak saja, tetapi tantangan bangsa ke depan. Anak-anak kita harus dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, mampu menghadapi dinamika dan situasi apa pun,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ning Lia menilai perlu adanya kolaborasi lebih kuat antar kementerian dan lembaga untuk membangun sistem dukungan yang komprehensif bagi anak-anak, termasuk dari sisi pendidikan, sosial, dan kesehatan mental.

Ia menekankan bahwa upaya membangun generasi tangguh tidak cukup hanya melalui kurikulum, tetapi juga melalui pendampingan psikososial, penguatan peran keluarga, serta lingkungan sekolah yang suportif.

“Ini pekerjaan rumah kita bersama. Negara harus hadir, masyarakat juga harus peduli,” katanya.

Ingatkan Ketepatan Sasaran PIP

Selain isu kesehatan mental, Ning Lia juga menyinggung pentingnya ketepatan sasaran bantuan pendidikan, khususnya Program Indonesia Pintar (PIP). Ia meminta masyarakat yang secara finansial mampu agar tidak mengakses bantuan tersebut.

Menurutnya, PIP diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Jika bantuan tersebut tidak tepat sasaran, dikhawatirkan anak-anak yang benar-benar membutuhkan justru tidak memperoleh haknya karena keterbatasan kuota.

“Saya berharap masyarakat yang memiliki kemampuan finansial tidak ikut mengakses PIP. Kita utamakan anak-anak yang memang sangat membutuhkan agar anggaran pemerintah benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Ning Lia menambahkan, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci agar program bantuan sosial di bidang pendidikan dapat berjalan efektif dan adil. 

“ Saya berharap isu kesehatan mental anak dan ketepatan distribusi bantuan pendidikan dapat menjadi perhatian bersama demi masa depan generasi Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing,” tandasnya.