Negara Kalah Hadapi Mafia Saham, Investor Ritel Jadi Korban

Jakarta — Lemahnya penegakan hukum di pasar modal Indonesia yang dinilainya memberi ruang luas bagi praktik manipulasi saham atau saham gorengan. 

Politisi sekaligus praktisi hukum Didi Irawadi Syamsuddin menilai, negara terkesan kalah menghadapi mafia pasar modal, sementara investor ritel terus menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Negara sibuk berbicara soal indeks global seperti MSCI, sementara di lapangan praktik penggorengan saham berlangsung tanpa kendali,” ujar Didi dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Didi, fluktuasi harga saham yang tidak wajar kerap diperlakukan sebagai risiko pasar, padahal dalam banyak kasus terdapat indikasi kuat permainan bandar dan kelompok tertentu yang terorganisasi. Ia menilai kondisi tersebut mencederai prinsip keadilan dan transparansi pasar modal.

“Harga saham dihancurkan, uang investor ritel lenyap, lalu semuanya dibungkus dengan dalih risiko pasar. Ini bukan mekanisme pasar yang sehat, ini permainan bandar,” tegasnya.

Didi yang juga mantan anggota DPR 3 periode ini mengkritik kinerja regulator dan otoritas pasar modal yang dinilainya lebih menonjol dalam forum dan presentasi formal, namun minim tindakan tegas di lapangan. Ia menyebut penegakan hukum kerap menyasar pelaku kecil, sementara aktor utama yang mengendalikan transaksi tetap luput dari jerat hukum.

“Yang ditangkap selalu pemain receh. Sementara pengendali utama tetap aman, nyaman, dan terus mengulang pola yang sama. Bursa akhirnya berubah menjadi kasino elite, dengan investor ritel sebagai korban likuiditas,” katanya.

Ia mengingatkan, lemahnya penindakan terhadap mafia saham berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional. Menurutnya, rusaknya kepercayaan investor jauh lebih berbahaya dibandingkan fluktuasi peringkat Indonesia dalam indeks global.

“MSCI bisa naik atau turun, tapi kepercayaan rakyat yang hancur biayanya jauh lebih mahal bagi perekonomian,” ujar Didi.

Lebih lanjut, Didi menegaskan bahwa pasar modal tanpa keberanian penegakan hukum hanya akan menjadi sandiwara ekonomi. Negara, kata dia, seharusnya berperan sebagai wasit yang tegas dan adil, bukan sekadar penonton dalam praktik manipulasi yang merugikan masyarakat luas.

“Jika negara tidak hadir dengan nyali dan keberanian, jangan heran jika publik memilih menjauh dari pasar modal,” pungkasnya.