
Jakarta - Politisi sekaligus penulis, Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., menyoroti pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
“Pemberian gelar tersebut berpotensi mengaburkan luka sejarah dan meromantisasi masa kelam rezim otoriter Orde Baru,” ujar Didi dalam keterangan terulis kepada Media, Jakarta, Rabu (12/11).
Dalam tulisan yang beredar di berbagai platform media sosial pada Senin (11/11), Didi menyampaikan kritik tajam terhadap cara bangsa ini memperlakukan sejarahnya. Ia menilai bahwa gelar kepahlawanan seharusnya diberikan kepada sosok yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan, bukan kepada penguasa yang membungkam rakyat.
“Bagaimana mungkin seorang penguasa yang membungkam rakyat ditimbang layak sebagai pahlawan—hanya karena membangun jalan dan menanam padi?” tulis Didi yang juga anggota DPR dua periode ini.
Menurut Didi,, pembangunan yang tidak sepenuhnua sukses bagi mayoritas rakyat dianggap sebagai penebus dosa.
“Jika pembangunan yang tidak sepenuhnya sukses bagi mayoritas rakyat dianggap penebus dosa, maka setiap tiran tinggal menunggu giliran untuk disambut karangan bunga di Taman Makam Pahlawan,” tambahnya.
Didi menilai, pemberian gelar pahlawan kepada tokoh yang memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia berpotensi melanggengkan “ingatan yang retak” dalam sejarah nasional. Ia menegaskan bahwa bangsa yang sering melupakan luka masa lalunya akan mudah menjadikan pelaku sebagai penyelamat, sementara korban dilupakan.
“Mereka yang dulu memerintah dengan bayonet dan bisikan intel kini diromantisasi lewat dokumenter, museum, dan narasi nostalgia. Seolah stabilitas lebih berharga dari kebebasan, dan ketertiban lebih suci dari keadilan,” tulisnya.
Didi juga mengingatkan bahwa stabilitas yang dicapai dengan represi bukanlah warisan yang patut dirayakan. Ia menekankan bahwa di balik pembangunan masa Orde Baru terdapat penderitaan, penindasan, dan kisah orang-orang hilang yang belum pernah mendapat keadilan hingga kini.
Pahlawan Sejati
Menutup tulisannya, Didi menyampaikan refleksi bahwa pahlawan sejati tidak lahir dari pembungkaman atau kekuasaan yang memuja diri, melainkan dari keberanian menanggung derita demi kebenaran.
“Pahlawan sejati adalah mereka yang menanggung derita demi kebenaran, bukan mereka yang membuat rakyat menderita atas nama stabilitas,” tulisnya.
Sejumlah pihak menilai Soeharto layak mendapat gelar tersebut karena kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, sementara pihak lain mengingatkan bahwa masa pemerintahannya juga diwarnai pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, dan praktik korupsi yang meluas.