KLH Kembangkan SRN PPI Versi Baru, Transparansi Iklim Indonesia Diperkuat

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengembangkan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) versi baru. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim sekaligus pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto, mengatakan pengembangan SRN PPI dilakukan agar sistem pencatatan aksi iklim Indonesia lebih modern, adaptif, dan mudah digunakan.

“Dengan SRN PPI versi baru, kita tidak hanya membangun sistem pencatatan, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi nasional dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia serius menghadapi krisis iklim,” ujar Ary dalam acara Sosialisasi SRN PPI Beta Version di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Ia menjelaskan, Indonesia bersama negara-negara anggota UNFCCC berkomitmen menjaga kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri pada tahun 1800-an.

Sejalan dengan itu, lanjut Ary, pada 2022 pemerintah meningkatkan target Enhanced NDC, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan nasional, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional.

“Indonesia juga telah menetapkan target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat melalui strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim,” ucapnya.

SRN PPI sudah berjalan sejak 2016 sebagai tindak lanjut ratifikasi Paris Agreement. Menurutnya, sistem ini berfungsi menghimpun dan mengelola data aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim dari pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, masyarakat, hingga mitra internasional.

“Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam SRN PPI dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri,” jelas Ary.

Ary menyebut, pengembangan SRN PPI terbaru didorong oleh tiga faktor utama: kebutuhan sistem yang lebih user-friendly, tuntutan internasional terkait akurasi dan konsistensi data, serta integrasi dengan sistem informasi lain di tingkat nasional.

Versi baru ini, kata Ary, akan dilengkapi fitur untuk memperkuat keamanan data, menampilkan visualisasi lebih jelas, serta mendukung analisis berbasis bukti dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, sistem juga akan memperkuat mekanisme pemantauan capaian NDC, termasuk target sektoral dan dukungan internasional yang diterima Indonesia.

“Pengembangan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil,” kata Ary.

Sementara itu, Ary menegaskan, SRN PPI bukan hanya alat administrasi, tetapi juga fondasi pembangunan rendah karbon. 

“Sistem ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam mencapai target NDC sekaligus memastikan masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” pungkasnya.