Musisi Jalanan Kini Punya Harapan Baru: Royalti dan Pengakuan Lewat HAKI

Tangerang — Di tengah hiruk-pikuk kota dan denting gitar yang mengalun di trotoar, secercah harapan baru menyapa para musisi jalanan Indonesia. Dukungan nyata dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) kini membuka jalan bagi para seniman akar rumput untuk mendapatkan hak royalti atas karya mereka, melalui penguatan peran dan fungsi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Langkah ini bukan sekadar regulasi, melainkan bentuk keberpihakan terhadap pelestarian musik Indonesia sebagai aset budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Para musisi yang selama ini berkarya di ruang publik kini mulai mendapat pengakuan hukum atas ciptaan mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Ucapan terima kasih pun mengalir dari berbagai kalangan, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta jajaran pejabat IMIPAS seperti Jenderal Pol (P) Agus Andrianto, H. Dodot (eks Kakanwil Banten, kini SDM IMIPAS), dan H. Masjuno (eks Kakanwil Jabar, kini di Tahti Dirjen Imipas). Tak ketinggalan, apresiasi juga diberikan kepada LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), para wartawan dari dalam dan luar negeri, serta para pemain band yang turut mendukung proses rekaman para musisi.

Salah satu tokoh yang turut mendorong gerakan ini adalah Willy Prakarsa, pencipta lagu sekaligus Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98). Ia dikenal aktif mengadvokasi hak-hak musisi jalanan agar karya mereka tidak hanya didengar, tetapi juga dihargai secara hukum dan ekonomi.

“Ini bukan akhir, tapi awal dari kebangkitan musik rakyat. Saatnya kita rawat, kita dukung, dan kita banggakan,” ujar Willy Prakarsa dalam pernyataannya.

Gerakan ini bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga soal membudayakan musik Indonesia sebagai milik bangsa. Dari jalanan hingga panggung nasional, karya anak negeri kini punya ruang untuk tumbuh dan dihargai.

Dengan semangat kolaborasi dan dukungan lintas sektor, musik Indonesia melangkah lebih pasti menuju masa depan yang inklusif dan berdaulat.