AHY Dorong Reformasi Dana Kampanye: Perlu Pelaporan Real Time dan Batas Pengeluaran

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajak untuk mereformasi aturan dana kampanye sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas demokrasi di Indonesia.

AHY menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap dana kampanye.

“Kita perlu mereformasi aturan pendanaan kampanye, memperkenalkan pelaporan donasi secara real time dan bisa diakses publik, menetapkan batas pengeluaran, dan memberikan subsidi negara serta akses media kepada partai politik yang bersih,” ujar AHY dalam diskusi Proklamasi Democracy Forumbertajuk "Challenges to the US Democracy & Its Impacts on Global Politics", yang digelar di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).

Menurut AHY, praktik politik uang menjadi salah satu tantangan besar yang menggerus nilai-nilai demokrasi. Ia menyebut demokrasi telah bergeser menjadi arena transaksional, di mana suara rakyat diperjualbelikan.

“Jabatan publik menjadi investasi, bukan panggilan, dan para pemimpin dipilih bukan karena gagasan mereka, tapi karena seberapa dalam kantong mereka. Katanya ada integritas, kapasitas, sama isi tas. Itulah realitas politik kita hari ini. Setuju ya?” ujar AHY.

AHY menjelaskan, politik uang menyebabkan distorsi dalam representasi politik. Menurutnya, fenomena ini membungkam calon-calon yang cakap dan jujur karena tidak memiliki modal besar untuk bersaing dalam kontestasi.

“Pemilih pun akhirnya tidak menjadi agen perubahan, melainkan konsumen patronase,” tambahnya.

Ia menegaskan, reformasi sistem pembiayaan politik harus menjadi agenda prioritas jika Indonesia ingin memiliki demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain soal pendanaan kampanye, AHY juga menyoroti ancaman politik pecah belah yang kian marak melalui penyebaran disinformasi, terutama di ruang digital.

“Politik pasca-kebenaran. Politik yang memecah belah karena disinformasi. Yang dilancarkan secara membabi buta. Politik yang rusak karena kebohongan,” tegas AHY.

Ia mengingatkan bahwa media sosial yang minim regulasi telah memperkuat hoaks, ujaran kebencian, berita palsu, hingga pembunuhan karakter.

“Kita melihatnya dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Hoaks, teori konspirasi, pembunuhan karakter—semuanya merusak kepercayaan. Di era digital, kebohongan menyebar lebih cepat daripada kebenaran itu sendiri,” kata AHY.