Wapres Gibran Pantau Penyaluran BSU 2025 di Jakarta

Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, didampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 di Kantor Pos KCU Jakarta Flora, Fatmawati, pada Kamis (17/7). Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran program BSU, ketepatan penyaluran, dan manfaat nyata bagi para pekerja.

Program BSU merupakan hasil sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyediakan data akurat untuk mendukung keberhasilan program tahun 2025. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, serta Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian.

Hingga awal Juli 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data lebih dari 15 juta peserta aktif yang memenuhi kriteria penerima BSU. Kriteria tersebut mencakup pekerja dengan penghasilan di bawah atau setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025. Proses validasi dan seleksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Zainudin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra utama dalam validasi data penerima BSU. 

“Kami tentu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas kepercayaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra utama dalam validasi data penerima BSU dan semoga kedepannya dapat terus bersinergi,” ujar Zainudin.

Dalam kesempatan yang sama, Deny Yusyulian mengimbau para pemberi kerja untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan. 

“Kami berharap seluruh tenaga kerja mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk itu kami menghimbau kepada para pemberi kerja agar mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dan juga memastikan kepesertaan pekerja tetap aktif serta melaporkan upah dengan benar. Hal ini menjadi kunci agar manfaat program-program negara, termasuk BSU, dapat diakses secara optimal dan berujung pada pekerja yang dapat bekerja keras dan bebas cemas,” tutup Deny.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Iksarudin, secara terpisah menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden Gibran atas peninjauan langsung program BSU 2025.  

“Program BSU 2025 ini adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk menjaga daya beli para pekerja di tengah tantangan ekonomi. Bantuan tunai sebesar Rp600.000 ini diberikan sekaligus untuk alokasi dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025, dengan rincian Rp300.000 per bulan,” ungkap Iksarudin. 

“BSU merupakan salah satu program jaring pengaman sosial yang disiapkan oleh Kemnaker bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank-bank penyalur milik pemerintah. Program ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi dan membantu daya beli pekerja yang terdampak situasi global dan kenaikan kebutuhan pokok,” tambahnya.

BSU 2025 menyasar pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta atau setara UMK/UMP, yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat per 30 April 2025.