Marak Pelecehan Anak Melalui Game Online, Pemerintah Harus Perkuat Pengawasan Digital

Jakarta - Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga (BiPeKa) Anis Byarwati menyoroti maraknya pelecehan terhadap anak di ruang digital, khususnya melalui game online. Ia menyebut ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan.

Diketahui pada April lalu, Polda Kalimantan Selatan menangkap pelaku kekerasan seksual anak dengan modus pertemanan lewat game online. Belakangan juga terlihat adanya konten seksual yang eksplisit dalam permainan Roblox, yang utamanya menggaet anak-anak.

"Ini adalah bukti nyata bahwa ruang digital, yang seharusnya jadi sarana positif, juga menyimpan potensi bahaya yang besar," ujar Anis.

Anak-anak, menurut Anis, memiliki kecenderungan untuk lebih mudah mempercayai karakter virtual atau individu yang baru dikenal dalam game online. Ditambah dengan kurangnya edukasi keamanan digital untuk anak membuat mereka tidak mengetahui pentingnya menjaga privasi, mengenali tanda bahaya, dan melaporkan tindakan mencurigakan. 

"Fitur komunikasi seperti chat, voice chat, atau pesan pribadi dalam game seringkali menjadi celah bagi pelaku untuk membangun kedekatan dan memanipulasi anak," tambahnya.

Di sisi lain, daya tarik seperti kenaikan rank, item khusus dalam game, uang, atau janji-janji manis seringkali menjadi umpan yang diberikan pelaku ke korban. Sementara itu, banyak orang tua yang belum menyadari risiko yang ada di game online dan memiliki keterbatasan pengetahuan digital sehingga tidak tau bagaimana memantau aktivitas digital anak.

Pemerintah sebenarnya sudah membuat peraturan untuk melindungi anak-anak di ruang digital, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Tetapi, Anis menilai regulasi dan pengawasannya belum cukup memadai.

"Meskipun ada upaya-upaya yang dilakukan, seperti pemblokiran situs atau aplikasi ilegal, namun laju perkembangan teknologi dan modus kejahatan sering kali lebih cepat dari adaptasi regulasi," papar Anis.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber, literasi digital masyarakat yang masih rendah, regulasi yang belum komprehensif terutama terkait fitur komunikasi dalam game, serta keterbatasan sumber daya pemerintah untuk pengawasan digital secara menyeluruh.

Oleh karena itu, Anis meminta pemerintah untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pengembang game, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.