Cegah Karhutla, Menteri LH Dorong Pemerintah Daerah dan Gapki Bersinergi

JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah Kalimantan Barat yang masuk kategori rawan tinggi.

“Kesiapsiagaan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah dan perusahaan wajib bersatu menjaga lingkungan sekitar.Penanganan kebakaran tidak boleh hanya reaktif dan sporadis saja. Diperlukan kolaborasi aktif mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascakebakaran,” kata Menteri Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Acara konsolidasi kesiapsiagaan antisipasi kebakaran lahan diselenggarakan KLH/BPLH bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemda, Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Barat di Pontianak, Sabtu (17/5/2025), Hanif menyampaikan tindakan nyata harus dimulai sebelum musim kemarau datang.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data per 16 Mei 2025, terdapat 198 titik panas di Kalimantan Barat. Meskipun jumlah tersebut menurun 62 persen dibandingkan tahun sebelumnya, potensi kebakaran masih tinggi, terutama menjelang musim kemarau yang diperkirakan mulai Juni mendatang.

Selain itu, Menteri Hanif juga menyoroti peran dunia usaha, khususnya perusahaan yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Dalam periode 2015–2024, tercatat 79 areal HGU mengalami kebakaran, dengan total luas sekitar 42.476 hektare.

“Beberapa lokasi mengalami kebakaran berulang, menunjukkan lemahnya upaya pencegahan. Perusahaan harus aktif mencegah, bukan hanya menanggulangi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hanif meminta perusahaan untuk melengkapi sistem tanggap darurat internal, termasuk regu pemadam, peralatan, serta sistem komunikasi lapangan. Perusahaan juga diminta mendukung operasi pemadaman lintas wilayah dan melaksanakan patroli serta simulasi secara berkala.

Gapki bersama 78 perusahaan anggotanya di Kalimantan Barat dinilai memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan karhutla. Menteri Hanif menekankan pentingnya edukasi internal perusahaan serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.

“Perusahaan diminta menyusun peta kerawanan dan SOP mitigasi kebakaran. Kesiapsiagaan ini bukan hanya kewajiban, tapi tanggung jawab moral,” kata Hanif.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah perusahaan, dalam upaya pencegahan kebakaran. Pembakaran lahan untuk pertanian masih menjadi penyebab utama karhutla, terutama di lahan gambut.

Menurut Hanif, kondisi lahan tidur, lahan konflik, serta lokasi terbuka yang tidak terjaga menjadi faktor penyebaran api. 

Penanggulangan awal kerap terlambat karena keterbatasan personel, sarana, dan ketidaksiapan di lapangan.

Pemerintah akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi yang terbukti lalai.

“Jangan menunggu api datang baru bertindak. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin untuk menjaga stabilitas produksi pangan dan energi nasional,” ujar Hanif.

BMKG memperkirakan musim kemarau akan mulai berlangsung pada Juni 2025. Kalimantan Barat dan wilayah Sumatera telah masuk zona waspada dini. Pemerintah meminta semua pihak untuk menyusun rencana antisipasi yang terkoordinasi, termasuk melalui modifikasi cuaca dan patroli darat.

“Semua komponen bangsa harus bersatu. Dengan sinergi, kita dapat menjaga lingkungan tetap lestari dan produktif secara berkelanjutan,” pungkas Hanif.