Indonesia Butuh Pendanaan Rp 400 Triliun untuk Proyek FOLU Net Sink

JAKARTA – Upaya Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) menghadapi tantangan besar dari sisi pendanaan. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp 400 triliun hingga 2030 untuk mencapai target FOLU Net Sink, di mana penyerapan karbon dari sektor ini melebihi emisi yang dihasilkan.

Penasehat Senior Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Ruandha Sugardiman, menyatakan bahwa kebutuhan dana ini melonjak dua kali lipat dari proyeksi awal pada 2022 yang hanya berkisar Rp 200 triliun. Hal ini terjadi karena penurunan emisi di sektor FOLU perlu dilakukan secara simultan dengan sektor lainnya seperti energi, pertanian, limbah, dan industri.

“Jika mengandalkan APBN saja, tentu tidak akan cukup. Karena itu, kami terus mencari dan menggalang berbagai sumber pendanaan, termasuk hibah internasional dan kerja sama bilateral,” ujar Ruandha dalam Workshop Jurnalis FOLU Net Sink 2030, Jumat (16/5/2025).

Sejauh ini, pemerintah telah berhasil menghimpun sekitar Rp 21 triliun melalui skema dana lingkungan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan. Dana tersebut dialokasikan ke lebih dari 50 mitra pelaksana yang menjalankan berbagai proyek FOLU di lapangan, mulai dari rehabilitasi hutan, restorasi gambut, hingga pengelolaan lahan lestari.

Salah satu dukungan penting datang dari pemerintah Norwegia yang memperpanjang kerja sama bilateral berbasis hasil (result-based payment) dengan Indonesia hingga 2027. Total komitmen pendanaan Norwegia sebesar USD 216 juta diperbarui melalui MoU antara Menteri KLHK Raja Juli Antoni dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Eriksen pada Februari 2025.

FOLU, Pilar Utama Menuju Net Zero Emission
Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Mahfudz, menegaskan bahwa sektor FOLU menjadi penopang utama dalam roadmap Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE). Dari total target penurunan emisi nasional, sekitar 60 persen diharapkan berasal dari aksi di sektor ini.

“Semua langkah dalam agenda FOLU Net Sink 2030 dirancang secara terintegrasi agar tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga memulihkan fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan penting, seperti tata air, iklim mikro, dan konservasi keanekaragaman hayati,” jelas Mahfudz.

Langkah-langkah strategis yang diambil mencakup:

Pengurangan deforestasi dan degradasi hutan

Rehabilitasi dan restorasi hutan serta ekosistem gambut

Optimalisasi lahan tidak produktif dan pertanian berkelanjutan

Pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Pengurangan limbah makanan dan kehilangan hasil pertanian

Dengan total kawasan hutan mencapai 125,7 juta hektare atau sekitar 63 persen dari luas daratan Indonesia, sektor FOLU tidak hanya menjadi solusi iklim, tetapi juga instrumen pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi Adalah Kunci
Ruandha menekankan bahwa keberhasilan FOLU Net Sink 2030 hanya bisa dicapai jika seluruh pemangku kepentingan bersinergi, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, pelaku usaha, akademisi, hingga mitra pembangunan.

“Pendanaan hanyalah satu sisi dari tantangan. Kita juga butuh komitmen, inovasi, dan kerja kolaboratif untuk mengubah praktik pengelolaan lahan menuju keberlanjutan,” tuturnya.

Dengan waktu yang semakin sempit menuju 2030, agenda FOLU bukan sekadar program kehutanan, tetapi pondasi penting dalam menjaga masa depan lingkungan, ekonomi, dan generasi mendatang.