NTT dan Daerah Terpencil Dilibatkan Aktif dalam Proyek Pemberdayaan Hijau Nasional

Jakarta — Keterlibatan daerah-daerah terpencil, termasuk NTT dan Sulawesi, menjadi sorotan dalam proyek pemberdayaan yang tengah dijalankan oleh sebuah inisiatif nasional berkelanjutan.

Kepala Unit Komunikasi UNDP Indonesia, Nabilla Rahmani mengatakan, proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur energi dan pabrik hijau, tetapi juga menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Salah satu pendekatan inovatif dari proyek ini adalah melibatkan masyarakat, terutama perempuan dan profesional lokal, sebagai “champion” di lapangan. Tujuannya adalah memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, tetapi tumbuh dari pemahaman dan kebutuhan nyata komunitas setempat.

Tak hanya itu, menurutnya, proyek ini juga melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di daerah terpencil, seperti Sulawesi Barat, Medan, Padang, Palembang, dan Bali. Mereka diberi ruang untuk mengidentifikasi permasalahan lokal dan menyusun solusi yang kemudian dibagikan kepada siswa-siswa SMA, baik melalui esai, poster, maupun kampanye media sosial.

“Kami ingin menciptakan agen perubahan, bukan hanya penerima manfaat,” ujarnya. 

“Mahasiswa dibekali keterampilan dalam manajemen proyek, komunikasi publik, dan pengembangan lapangan kerja hijau untuk memperkuat dampak jangka panjang," kata Nabilla dalam Journalist Workshop on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang digelar di Bogor, Sabtu (17/5).

Dalam pelaksanaannya, proyek ini juga menjalin kolaborasi internasional, seperti dengan mitra dari California, guna mendukung inisiatif ekonomi biru dan pemberdayaan nelayan lokal. Salah satunya melalui program "Cabro", yang memberikan dukungan teknis dan sosial kepada komunitas pesisir.

Ia mengaku, meski pelaksanaannya masih berlangsung, proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang menyatukan energi, edukasi, dan keterlibatan masyarakat bisa menjadi model pembangunan berkelanjutan yang inklusif di Indonesia.

Perspektif Gender

Nabilla Rahmani juga menjelaskan, United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia mendorong penggunaan data terpilah gender dalam pelaksanaan dan peliputan agenda Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

“Kita bisa gunakan data yang terpilah gender untuk melihat dampaknya terhadap perempuan serta peran mereka dalam menghadapi perubahan iklim. Data ini nantinya juga bisa merujuk pada kebijakan responsif gender, seperti analisis forensik gender maupun pendekatan edisi gender,” jelas Nabilla.

Ia menegaskan bahwa penting bagi jurnalis untuk tidak hanya menggambarkan perempuan sebagai korban dampak perubahan iklim, tetapi juga sebagai pemimpin yang aktif berkontribusi dalam aksi iklim di berbagai level, mulai dari lokal hingga global.

“Contohnya, Prof. Haruni yang menjadi local champion dari komunitasnya. Beliau adalah contoh nyata perempuan yang memimpin dan menginspirasi dalam upaya pelestarian lingkungan,” tambahnya.

Nabilla juga mengajak para jurnalis untuk menggali narasi yang lebih beragam, termasuk peran perempuan, kelompok rentan, dan anak muda dalam konteks perubahan iklim, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Pihaknya mendorong kolaborasi lintas pihak, termasuk dengan pemerintah Indonesia dan jaringan komunitas sipil serta anak muda.

“Kita perlu membangun perspektif yang lebih inklusif dan menarik dalam peliputan isu-isu lingkungan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kampanye publik, UNDP mengajak peserta untuk menggunakan tagarnya  #ClimatePromiseUNDP #FOLUNetSink2030 dan #AksiIklimUntukSemua dalam membagikan dokumentasi kegiatan melalui media sosial.