BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov DKI Jakarta Hadiri Opening Indonesia World Dance Festival 2025

Jakarta - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Rano Karno, secara resmi membuka ajang Indonesia World Dance Festival (IWDF) 2025, di GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Minggu, (11/05/25).

Dalam sambutannya Rano Karno mengatakan, IWDF diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia yang jatuh setiap tanggal 29 April. Sekaligus merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-500 tahun, pada 2027 mendatang. 

Hadir pada acara itu,  diantaranya Wali kota Jakarta Selatan, M. Anwar, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, dll.

"Dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia, BPJS Ketenagakerjaan memberikan atensi khusus, terhadap profesi penari, disadari bahwa menjadi penari tidak lepas dari risiko, baik saat berlatih, maupun ketika tampil dalam sebuah pertunjukan. Risiko bahkan bisa terjadi sejak mereka berangkat dari rumah menuju tempat latihan, menuju lokasi pertunjukan, hingga saat tampil di panggung," kata Deny. 

Melihat kenyataan itu, sambung Deny, BPJS Ketenagakerjaan merasa perlu hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja seni, khususnya para penari. 

"Kami sangat mengapresiasi atensi luar biasa yang diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur, yang menyambut baik langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja di sektor minat dan bakat," ucapnya. 

Deny Yusyulian mengungkapkan, profesi penari masuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah (BPU) yang dapat dilindungi melalui tiga program utama BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT). 

"Adapun iuran program perlindungan ini sangat terjangkau, untuk dua program JKK dan JKM hanya Rp16.800,- per bulan. Untuk 3 program JKK, JKM, dan JHT, iuran hanya  Rp36.800,- per bulan," tuturnya. 

Lebih lanjut, Deny menambahkan, program ini akan mulai dijalankan melalui sanggar-sanggar seni yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Sanggar-sanggar ini berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. 

"Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi sanggar-sanggar mana saja yang akan menjadi sasaran sosialisasi dan perluasan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Deny menyebutkan, berdasarkan data yang diperoleh, terdapat potensi sekitar 35.000 pekerja seni di DKI Jakarta yang dapat dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Potensi akan digarap secara bertahap.

"Melalui langkah ini, kami berharap tidak ada satu pun pekerja seni di DKI Jakarta yang tidak terlindungi. Semua layak mendapatkan perlindungan demi 
keberlangsungan profesi dan kesejahteraan mereka," ujarnya. 

Pada kesempatan lainnya, Kepala Kantor Cabang Jakarta Gambir, Imam Santoso, menyatakan BPJS Ketenagakerjaan siap mendukung program pemerintah untuk memastikan setiap pekerja yang tergolong sebagai pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) untuk mendapatkan perlindungan jaminan social ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Kantor Cabang Jakarta Gambir akan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah setempat untuk memastikan para tenaga kerja yang termasuk pada kategori Bukan Penerima Upah seperti pekerja seni, ojek online dan pedagang, untuk dapat terdaftar sebagai peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan sehingga para pekerja dapat bekerja dengan rasa aman dan nyaman karena telah terlindungi dengan program BPJS Ketenagakerjaan,“ urai Imam.

Sejalan dengan adanya peringatan tahunan dan kegiatan Indonesia World Dance Festival 2025, semoga para pekerja seni dan pekerja Bukan Penerima Upah lainnya dapat menyadari betapa pentingnya program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat melindungi dan memberikan manfaat pada setiap pekerjaan yang dilakukan.