Dukungan Masyarakat, Perkuat Kejagung Lakukan Penegakan Hukum Secara Luas dan Tanpa Pandang Bulu

Jakarta-  Salah satu satu anasir utama perusak kehidupan negara-bangsa  hari ini adalah koruptor. Mereka bergerak di seluruh sendi kehidupan, terstruktur, dan--ini yang paling mencemaskan--bahkan menginfiltrasi sekaligus mengontaminasi lembaga-lembaga yang sejatinya harus bertanggung jawab atas penegakan hukum itu sendiri. 

Anggota DPD RI DR. Abdul Rachman Thaha. SH.  MH  (ART) menilai kesadaran  masyarakat akan bahaya korupsi itulah yang Kejaksaan Agung baca secara seksama.

“Tidak ada pilihan, rasa muak masyarakat terhadap korupsi harus diredakan dengan langkah penegakan hukum yang berskala luas dan tanpa pandang bulu. Kejaksaan Agung memilih jalan itu! Operasi besar-besaran pemberantasan korupsi sudah ditekan tombolnya!” ujar ART kepada Media  Jakarta, Minggu (11/5).

Menurut ART, Kejaksaan Agung paham, lembaga-lembaga lain punya keinginan melakukan hal serupa. Tapi, dukungan publik diakui memang merupakan sumber energi utama bagi Korps Adhyaksa. 

“Dukungan itu menjadi sebab mengapa komitmen kian kuat dan konsolidasi internal Kejaksaan Agung kian kokoh, sebagai syarat keberhasilan dalam menjalankan operasi besar ini,” tutur ART yang juga Sekjen Laskar Merah Putih. 

Hambatan Dari Tiga Pihak

Kampanye pemberantasan korupsi ini niscaya tidak berjalan mudah. Penghambatnya akan datang dari tiga pihak.

Pertama, para koruptor. Tapi ini 'sepele'. Bukti-bukti korupsi sudah terkumpul. 

“Tinggal menunggu waktu sampai datang hari ketika para 'pengerat' itu mengucapkan salam perpisahan kepada anggota komplotan mereka,” imbuhnya.

Kedua, oknum penegak hukum. "Membacok dari belakang", " menggunting dalam lipatan", "musang berbulu domba", itulah sejumlah metafora tentang berbahayanya musuh dalam selimut. 

“Tapi selama masyarakat dan Presiden terus memberikan kepercayaannya kepada jaksa-jaksa yang kita banggakan, para oknum penegak hukum itu akan kami posisikan sebagai lawan,” tegasnya.

Ketiga, segelintir pengacau yang menyalahgunakan ruang kebebasan untuk merusak penegakan hukum. 

“Tapi para jurnalis profesional yang berpihak pada kebenara serta para opinion makers yang idealis, akan membungkam para pengacau itu,” tambahnya.

ART meminta Kejaksaan Agung terus waspada. Namun juga realistis. Tiga pihak di atas akan menjadikan operasi pemberantasan korupsi berskala masif ini sebagai medan yang berbahaya. 

“Berbahaya bagi asa masyarakat akan tegak lurusnya dunia penegakan hukum, berbahaya pula bagi keselamatan para jaksa.,lAtas dasar itu, dengan rendah hati, Kejaksaan Agung membuka diri bagi semua kalangan--kementerian, lembaga, individu, organisasi--untuk bersama menjalankan operasi yang pastinya berat dan berisiko ini. Tentu, bisa dibayangkan, hanya kalangan yang berintegritas dan berambisi besar saja yang akan terpanggil untuk bersinergi,”  katanya.

ART menilai mereka yang gamang justru, bisa diduga, akan merancang narasi bahkan aksi untuk menghambat operasi besar-besaran pemberantasan korupsi ini.

“Bersandar pada logika itulah Kejaksaan Agung melihat sikap TNI sebagai wujud keterpanggilan hati sesama anak bangsa untuk saling menjaga, saling menguatkan. 

Semangat ini telah disuburkan oleh Presiden Prabowo langsung pada saat retreat di Magelang beberapa bulan silam. Dan benihnya telah disemaikan lewat kemitraan antara Kejaksaan Agung dan TNI pada waktu-waktu sebelumnya.TNI sudah hadir. Selanjutnya, siapa lagi? Anda kawan atau lawan, tentukan posisi di mana anda berdiri.,” tandasnya.