KLH Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Karbon Global

JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus memperkuat posisi Indonesia dalam pasar karbon global melalui upaya mendorong Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau kesepakatan saling pengakuan dengan sejumlah standar karbon internasional terkemuka seperti Verra, Gold Standard, Puro Earth, dan Plan Vivo.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup/ Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menyampaikan bahwa MRA menjadi langkah strategis untuk membuka peluang lebih besar bagi proyek-proyek karbon di Indonesia agar dapat diperdagangkan secara internasional.

“Dengan Gold Standard kita sudah berkomunikasi intensif, targetnya, MRA dengan Gold Standard bisa ditandatangani sekitar Mei atau Juni. Dengan Verra, draft (MRA) sudah kami terima, sekarang sedang dikaji tim kami,” ujar Diaz dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, Diaz menegaskan bahwa upaya ini juga dibarengi dengan penguatan suplai karbon domestik. Beberapa sektor potensial seperti biochar, limbah sawit, dan proyek-proyek BUMN termasuk Pertamina NRE tengah disiapkan sebagai sumber pasokan kredit karbon nasional.

“Kerja sama internasional tetap mengacu pada prinsip nasional yang tidak bisa dinegosiasikan. Semua proyek karbon wajib terdaftar dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, transaksi pertama atas kredit karbon diwajibkan dilakukan di dalam negeri agar dapat dicatatkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan dukungan mekanisme penyangga (buffer).

Di sisi lain, Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) juga tengah menjajaki keanggotaan dengan Verra dan Gold Standard guna memperkuat integrasi dengan pasar global. Persiapan infrastruktur teknologi pun terus dilakukan untuk mendukung konektivitas sistem.

“Konektivitas dengan registri internasional tidak menjadi kendala. Di dalam negeri, IDXCarbon telah terhubung otomatis dengan SRN-PPI dan APPLE-Gatrik milik Kementerian ESDM,” kata Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik.

Sejak diluncurkan pada September 2023 hingga April 2025, IDXCarbon telah mencatatkan nilai transaksi hampir Rp80 miliar dengan volume mencapai 1,6 juta ton CO₂e.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menyebutkan bahwa volume transaksi di IDXCarbon delapan kali lebih besar dibandingkan Malaysia dan dua kali lipat lebih tinggi dari Jepang, yang meluncurkan bursa karbon pada periode hampir bersamaan.

“Permintaan dari pemilik proyek luar negeri cukup tinggi untuk mendaftarkan kredit karbon di IDXCarbon. Fokus kami saat ini adalah membuka akses seluas-luasnya untuk perdagangan unit karbon Indonesia di kancah internasional,” ujarnya.