Menteri Nusron Soroti Hilangnya Puluhan Situ di Jawa Barat

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sebanyak 32 situ (danau kecil) di wilayah Bekasi hingga Bogor, Jawa Barat, dilaporkan hilang. Laporan tersebut diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).  

"Tapi laporan dari PU kemarin, sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, yang hilang," ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/25) malam.

Menurut Nusron, pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai hilangnya situ-situ tersebut. Ia menekankan bahwa keberadaan situ sangat penting sebagai wilayah tangkapan dan resapan air, terutama dalam mengurangi risiko banjir dan menjaga keseimbangan lingkungan.  

Selain mengecek situ di Jawa Barat, Nusron juga berencana meninjau kondisi situ di wilayah Banten. Ia akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Banten untuk mendata jumlah situ yang masih ada maupun yang sudah hilang.  

"Nanti saya akan rapat dengan Gubernur Banten, saya mau hitung lagi, di Banten itu ada berapa [situ] yang tersisa," katanya.  

Di kesempatan berbeda, Nusron juga menegaskan bahwa seluruh tanah di badan sungai dan sepadan sungai akan diberikan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama negara.  

"Yang jelas, semua tanah di badan sungai dan sepadan sungai akan di-HPL-kan atas nama negara," ujar Nusron di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (19/3/25).  

Ia menjelaskan bahwa jika ada bangunan berdiri di atas tanah negara di badan atau sepadan sungai tanpa alas hak yang sah, maka sertifikat kepemilikan tanah tersebut dinyatakan tidak berlaku. Namun, pemerintah akan mengambil pendekatan yang manusiawi dalam menangani kasus-kasus tersebut.  

"Jika bangunan itu didirikan tanpa alas hak yang jelas, maka pendekatan kemanusiaan akan digunakan. Dan jika perlu, pemindahan atau relokasi akan dilakukan," jelasnya.  

Nusron menambahkan bahwa relokasi akan dilakukan secara layak dengan mempertimbangkan kesejahteraan warga. 

“Pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum akan berkoordinasi untuk menyediakan lokasi relokasi yang sesuai bagi warga terdampak,” pungkasnya.