Wamentrans Dorong Payahe Jadi Lumbung Pangan Maluku Utara

JAKARTA -  Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan kawasan transmigrasi Payahe, Kota Tidore Kepulauan, agar menjadi lumbung pangan di Maluku Utara. Langkah ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional.  

"Potensi itu ada sebab ada berbagai kelompok tani dan lahan yang subur di Payahe," ujar Viva Yoga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/1/2025).  

Untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi Payahe, pemerintah telah membangun dan merevitalisasi berbagai infrastruktur, seperti jalan poros, lanjutan normalisasi saluran, gorong-gorong, plat decker, box culvert, dan lanjutan tembok tepi.  

Viva Yoga menjelaskan bahwa pembangunan tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan menggandeng sejumlah kementerian teknis, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  

“Kolaborasi ini membuat pembangunan wilayah transmigrasi lebih efektif dan efisien. Misalnya, pembangunan jalan akan ditangani oleh Kementerian PU, pertanian oleh Kementerian Pertanian, dan legalitas lahan oleh Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.  

Menurut Viva Yoga, kawasan transmigrasi Payahe yang berada di Pulau Halmahera memiliki peran strategis dalam penguatan ketahanan pangan di Maluku Utara. Wilayah ini juga didukung oleh kawasan transmigrasi lain yang masuk dalam daftar prioritas nasional dan prioritas bidang di Halmahera.  

Secara keseluruhan, terdapat empat kawasan transmigrasi prioritas nasional dan empat kawasan transmigrasi prioritas bidang di Halmahera, termasuk Payahe. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta pemerintah kabupaten/kota di Halmahera.  

"Ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar pengembangan kawasan transmigrasi berjalan optimal," tambahnya.  

Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungan jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan ke Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta, Rabu (15/1/2025). Rombongan terdiri dari anggota DPRD, Kepala Dinas Transmigrasi, serta pejabat terkait lainnya.  

Dalam pertemuan tersebut, membahas perkembangan kawasan transmigrasi di Tidore, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaannya.