Yudi Latif: Meritokrasi Pendidikan Bisa Jadi Sumber Ketimpangan Baru

JAKARTA – Cendekiawan sekaligus Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila, Yudi Latif, mengingatkan bahwa sistem meritokrasi dalam pendidikan tidak selalu menghasilkan keadilan sosial. Jika diterapkan tanpa pemerataan akses pendidikan dan kesempatan sosial, meritokrasi justru berpotensi melahirkan

elitisme baru.
Hal tersebut disampaikan Yudi dalam diskusi publik bertajuk “Meritokrasi Pendidikan” yang diselenggarakan secara daring oleh Yayasan Dana Darma Pancasila, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yudi, masyarakat selama ini cenderung memandang meritokrasi sebagai konsep positif karena menempatkan prestasi dan kemampuan sebagai dasar penilaian seseorang. Namun, ia menilai pemahaman tersebut tidak sepenuhnya tepat.

“Meritokrasi bisa menjadi sistem yang adil, tetapi juga dapat berubah menjadi alat reproduksi ketimpangan jika akses pendidikan tidak setara,” ujarnya.

Yudi menjelaskan, istilah meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Inggris Michael Young melalui buku The Rise of Meritocracy yang terbit pada 1958. Menurutnya, konsep itu sejak awal tidak hanya dimaksudkan sebagai gagasan ideal, tetapi juga kritik sosial terhadap sistem seleksi berbasis kecerdasan dan prestasi akademik.

Ia mencontohkan praktik di Inggris pasca-Perang Dunia II, ketika tes IQ dan capaian akademik dijadikan dasar penentuan jenjang pendidikan serta peluang sosial seseorang. Sistem tersebut memang mengurangi dominasi status berdasarkan keturunan, tetapi sekaligus melahirkan kelompok elite baru yang berbasis pendidikan.

“Orang yang berhasil secara akademik sering merasa seluruh pencapaiannya murni hasil usaha pribadi, padahal ada faktor akses pendidikan, lingkungan keluarga, dan dukungan sosial yang ikut menentukan,” kata Yudi.

Ia juga menyinggung kritik serupa yang muncul di Amerika Serikat melalui buku The Meritocracy Trap karya profesor Yale University, Daniel Markovits. Dalam pandangan Markovits, meritokrasi modern telah menciptakan kasta elite pendidikan yang sulit ditembus kelompok masyarakat bawah.

Yudi menilai institusi pendidikan elite kemudian menjadi ruang reproduksi kelompok sosial tertentu. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar karena kelompok yang memiliki akses pendidikan terbaik terus mendominasi peluang ekonomi dan kekuasaan.

Meski demikian, ia menegaskan meritokrasi tetap penting selama negara mampu memastikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga. Penghargaan terhadap prestasi harus dibarengi dengan pemerataan kualitas pendidikan dan mobilitas sosial.

Ketimpangan Pendidikan Timur dan Barat

Dalam forum tersebut, Yudi juga menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah Indonesia Barat dan Timur. Ia menyebut praktik penyamarataan standar prestasi tanpa memperhatikan ketimpangan fasilitas pendidikan sama saja dengan melanggengkan diskriminasi.

Menurutnya, distribusi guru dan sekolah bermutu yang masih terpusat di Pulau Jawa menyebabkan daerah di Indonesia Timur sulit mengejar ketertinggalan.

“Selama akses guru dan sekolah berkualitas masih menumpuk di Jawa, wilayah Indonesia Timur tidak akan memiliki kecepatan yang sama untuk berkembang,” tegasnya.

Yudi menilai kondisi tersebut tampak dalam hasil Ujian Nasional yang selama ini menunjukkan perbedaan mencolok antara kawasan barat dan timur Indonesia, yang kerap dianalogikan dengan Wallace Line atau Garis Wallace.

Ketimpangan itu, lanjutnya, juga berdampak pada seleksi beasiswa bergengsi seperti LPDP. Tanpa kebijakan afirmasi yang kuat, peserta dari wilayah yang sejak awal memiliki ekosistem pendidikan lebih baik akan terus mendominasi.

“Jika standar kompetensi diterapkan secara sama rata tanpa memperhitungkan ketimpangan akses, maka pelajar dari Papua dan kawasan timur lainnya akan terus kesulitan mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Selain persoalan geografis, Yudi juga mengkritik pendekatan pendidikan berbasis kelas sosial yang dinilai justru mengkotak-kotakkan masyarakat miskin ke dalam sekolah berkualitas rendah.

Ia mendorong pemerintah untuk memikirkan ulang pemerataan mutu pendidikan nasional, mulai dari distribusi guru, akses sekolah berkualitas, hingga peluang pendidikan tinggi yang lebih inklusif bagi seluruh anak bangsa.

Diskusi publik tersebut dimoderatori oleh Susetya Herawati dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Muchlas Samani, Amich Alhumami, Dhitta Puti Sarasvati, serta Iman Zanatul Haeri.