Hemat Anggaran, BPPIK dan Kemendagri Rancang Formula Efisiensi

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, untuk membahas strategi efisiensi anggaran nasional.  

Dalam pertemuan tersebut, Aries dan Tito membahas formula yang tepat untuk mengoptimalkan anggaran, termasuk pengendalian serta penghematan di berbagai bidang. Aries menekankan pentingnya efisiensi pada tingkat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.  

"Bagaimana caranya supaya seluruh kementerian dan lembaga serta kepala daerah bisa melakukan efisiensi, kontrol, dan penghematan di segala bidang," ujar Aries kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/1/25) sore.

Aries mengungkapkan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang totalnya mencapai Rp 1.200 triliun dari 552 provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sekitar 30 persen anggaran ditemukan digunakan untuk hal-hal yang tidak esensial dan bisa dihemat.  

"Pemborosan ini terlihat pada kegiatan seperti perjalanan dinas, seminar, konsultan, feasibility study, dan acara-acara seremonial lainnya. Ini sebenarnya bisa diminimalkan untuk pengelolaan anggaran yang lebih efisien," tegas Aries.  

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung penuh upaya BPPIK dalam menekan pemborosan anggaran. Ia menilai keberadaan BPPIK sebagai mitra strategis bagi Kemendagri untuk memastikan efisiensi pengelolaan APBD.  

"Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri memiliki tanggung jawab sebagai pembina dan pengawas Pemerintah Daerah. Dengan total APBD mencapai Rp 1.200 triliun, keberadaan BPPIK menjadi tandem yang sangat baik untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih efisien," jelas Tito.  

Ia menambahkan bahwa tugas BPPIK tidak hanya mencari pelanggaran, tetapi juga memastikan program-program anggaran yang dijalankan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.  

"Dengan adanya BPPIK, kami yakin pengelolaan anggaran di daerah akan lebih terarah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan," pungkas Tito.