Rakor Infrastruktur, AHY Tegaskan Pesan Prabowo

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama para menteri di bawah naungan Kemenko IPK. Agenda rapat yang berlangsung di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, ini membahas Rencana Kerja 2025.  

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Selain itu, sejumlah wakil menteri turut hadir dalam pembahasan strategis ini.  

Dalam sambutannya, AHY menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah, terutama di masa transisi pemerintahan. Salah satu fokus utamanya adalah menyusun perencanaan yang rapi dan bijaksana (prudent), mengingat adanya keterbatasan anggaran.  

"Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita bahwa di awal masa pemerintahan ini, ada hal-hal yang belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, kita harus memastikan perencanaan pembangunan benar-benar rapi dan prudent. Sebab, tantangan kita adalah budget constraints yang dihadapkan pada spektrum prioritas bangsa yang sangat luas," kata AHY di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur ke depan harus lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan rakyat.  

"Ini adalah urgensi dari keberadaan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan hasil yang nyata," imbuhnya.  

AHY juga menegaskan pentingnya fokus dan keseriusan para menteri dalam bekerja. Menurutnya, kerja nyata yang menghasilkan output konkret harus segera dirasakan masyarakat.  

"Seperti pesan Bapak Presiden Prabowo, transisi pemerintahan ini penuh dinamika. Namun, Kabinet Merah Putih harus fokus dan bekerja serius untuk masyarakat. Kita harus segera memberikan bukti nyata agar hasil kerja langsung terasa manfaatnya," ujarnya.