
JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil COP29 serta Peluncuran Result-Based Contribution (RBC)-4 di Jakarta pada Selasa, (10/12/2024). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Hanif menyampaikan hasil-hasil penting yang dicapai pada COP29 di Baku, Azerbaijan, yang berlangsung pada 11–24 November 2024. Beberapa capaian utama, antara lain, disepakatinya Baku Climate Unity Pact, yang mencakup komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim sebesar USD 300 miliar per tahun pada 2035. Meskipun jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim global yang diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun per tahun pada 2035, ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan komitmen sebelumnya yang hanya USD 100 miliar per tahun.
Selanjutnya, Indonesia juga berhasil mendapatkan kesepakatan mengenai Cooperative Mechanism dalam kerangka Article 6 Paris Agreement, yang akan mendukung pemenuhan Nationally Determined Contributions (NDC). Indonesia berencana mengoptimalkan peluang perdagangan karbon sambil mengantisipasi potensi terjadinya junk credit dengan memperkuat mekanisme pengendalian nasional.
Selain itu, COP29 juga mencatatkan pembentukan Agenda Loss and Damage Fund dengan negara-negara maju yang berkomitmen untuk menyumbangkan dana sebesar USD 731 juta guna membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Indonesia juga berperan aktif dalam memperjuangkan hubungan antara laut dan perubahan iklim, melalui inisiatif bersama dengan Friends of Ocean, yang mendorong integrasi aksi berbasis laut pada NDC.
Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan sikap Indonesia yang tidak mengeluh atau menuntut dari komunitas internasional, tetapi justru menawarkan ide dan program aksi untuk mengatasi perubahan iklim. Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, dimana 75% di antaranya berasal dari energi baru terbarukan, termasuk tenaga bayu, air, panas bumi, dan biomassa.
Hashim juga mengklarifikasi sikap Indonesia terkait fase-out pembangkit listrik tenaga batu bara, yang lebih tepat disebut fase-down, yaitu pengurangan jumlah pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.
Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui program reforestasi masif yang akan merehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, program ini akan berfokus pada peningkatan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Di sela-sela sosialisasi hasil COP29, Indonesia juga meluncurkan tahap keempat dari RBC-4, yang merupakan bentuk kerja sama strategis dengan Norwegia untuk mendukung pengurangan emisi melalui inisiatif REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Dalam RBC-4, Indonesia menerima pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada periode 2019–2020.
Menteri Hanif menekankan bahwa RBC-4 ini merupakan kelanjutan dari kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Norwegia, serta sebagai langkah nyata Indonesia dalam mewujudkan target FOLU Net Sink 2030. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.
Indonesia juga menjalin sejumlah kerja sama bilateral yang penting di COP29, antara lain dengan Jepang terkait perdagangan karbon melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM), serta dengan World Resources Institute dan Gold Standard untuk pengembangan sistem pemantauan hutan dan pasar karbon sukarela.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini, yang diharapkan dapat memperkuat aksi iklim Indonesia di tingkat global.