Menko PMK Pratikno: Pemerintah Percepat Penanganan Pengungsi Erupsi Lewotobi dan Konflik Adonara

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memimpin rapat tingkat menteri untuk menindaklanjuti penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki serta konflik sosial di Adonara Barat, Flores Timur. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian masalah pengungsi dan pemulihan infrastruktur dasar di kedua wilayah tersebut.

Penanganan Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi
Menko PMK menyampaikan bahwa aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berlangsung tanpa peningkatan signifikan. Radius aman telah dikurangi, dan layanan pengungsian terus dioptimalkan. Saat ini terdapat 5.117 pengungsi di lokasi terpusat, sementara 6.417 jiwa lainnya memilih menjadi pengungsi mandiri dengan tinggal bersama keluarga atau kerabat.

“Pemerintah akan segera membangun hunian sementara (huntara) mengingat musim hujan yang akan segera tiba dan menjelang libur Natal. Di saat yang sama, kami juga memulai proses relokasi mandiri dan pembangunan hunian tetap,” kata Pratikno, usai memimpin rapat kordinasi di kantor PMK, Rabu (20/11/2024).

Proses relokasi dibagi menjadi dua, yakni relokasi terpusat yang ditangani oleh Kementerian Perumahan, dan relokasi mandiri bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri. Pemerintah menargetkan pembangunan 2.700 rumah hunian tetap dalam waktu 5,5 bulan dengan melibatkan UMKM lokal untuk mendukung perekonomian masyarakat terdampak.

Konflik Sosial di Adonara Barat
Terkait konflik sosial di Adonara Barat yang menyebabkan kebakaran rumah, pemerintah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah menjadi prioritas. Menteri Dalam Negeri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penetapan batas wilayah desa yang bersengketa.

“Kami tidak hanya fokus pada pembangunan rumah yang rusak, tetapi juga memastikan konflik tidak terulang dengan mendekatkan dialog intensif kepada masyarakat. Pendekatan ini penting agar solusi bersifat permanen,” ujar Menko PMK.

Persiapan Pilkada di Wilayah Bencana
Menko PMK juga menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di daerah terdampak bencana tetap berjalan. Bersama KPU dan Bawaslu, pemerintah telah menyiapkan TPS khusus di lokasi pengungsian. Lebih dari 12 ribu pengungsi yang tersebar di tiga wilayah terdampak akan tetap menggunakan hak pilih mereka di TPS sesuai domisili asal.

Komitmen Pemerintah
Dalam rapat ini, pemerintah menyampaikan bahwa seluruh proses, mulai dari pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap, dilakukan secara dialogis dengan masyarakat. “Kami tidak menggunakan pendekatan top-down, tetapi melibatkan warga dalam setiap keputusan, agar hasil akhirnya dapat diterima dan mendukung pemulihan kehidupan mereka,” tegas Pratikno.

Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat memberikan solusi komprehensif bagi masyarakat terdampak, baik dari sisi penanganan bencana maupun penyelesaian konflik sosial.