Presiden Keluarkan Uang Pribadi Biayai Retret Kabinet, Anggota DPR: Jelas Kacaukan Tata Kelola Negara

Jakarta - Anggota Komisi 1 DPR RI Yulius Setiarto menilai, pembiayaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang selama 4 hari dengan menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto jelas mengacaukan tata kelola negara yang benar ( good governance)..

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut merespons pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kemarin yang menyatakan bahwa kegiatan retret di Akmil dibiayai dengan dana pribadi Presiden Prabowo.

"Jika benar pernyataan Hasan Nasbi tersebut, berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara tersebut seperti TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang menyediakan pengawalan, TNI yang menyediakan Akmil, dan sebagainya," kata Yulius Setiarto kepada Media, Jakarta, Selasa (29/10).

Menurut Yulius, transaksi keuangan dengan lembaga negara/pemerintah sudah punya aturan tersendiri. Lebih dari itu, lembaga negara tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan. Praktik semacam ini, kata Yulius, jelas menabrak atau mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance).

Dari pernyataan Hasan Nasbi tersebut, lanjut Yulius, makin membuat kacau konteks kegiatan retret Kabinet di Akmil itu. Muncul pertanyaan lebih lanjut apakah itu kegiatan pribadi Presiden Prabowo atau kegiatan kenegaraan? 

“Jika Presiden Prabowo membiayai kegiatan itu dengan dana pribadi, maka bisa disebut sebagai kegiatan yang diorganisasi pribadi dia? Semacam kegiatan di kediaman pribadinya di Hambalang. Tapi, mengapa menggunakan berbagai lembaga negara? Jadi kacau konteksnya," kata Yulius menyimpulkan.

Untuk menjernihkan kekacauan dari pernyataan Hasan Nasbi tersebut, lanjut Yulius, pemerintah harus segera melakukan klarifikasi. Sebab, jika tidak diluruskan akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

"Apa yang dilakukan Presiden tersebut bisa dijadikan rujukan oleh aparat negara di bawahnya. Menteri bisa bayar sewa Hercules untuk piknik keluarga, misalnya," pungkas Yulius.