Aliansi Kebangsaan: Ketahanan Pangan Sudah Seharusnya Menjadi Kepentingan Nasional Utama

Jakarta - Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo mengatakan, bahwa pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan nasional. Karenanya, pangan menjadi isu strategis global yang bisa menjadi sumber konflik bahkan perang antar negara.

"Sekitar 70 % konflik yang terjadi di dunia bersumber dari isu energi dan pangan," tegas Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo dalam acara FGD Peningkatan Peran Sains Dan Teknologi Dalam Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia, di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Oleh karena Potjo menegaskan, ketahanan pangan sudah seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang harus terus diperjuangkan.

"Terlebih karena program Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global sekaligus juga komitmen Indonesia, telah menetapkan salah satu tujuannya yang harus dicapai pada tahun 2030 yaitu: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) yang dipublikasikan pada Desember 2022, ketahanan pangan Indonesia dengan skor 60,2 berada di posisi 63 dari 113 negara. Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan. Banyak negara, untuk memenuhi ketersediaan pangannya dilaksanakan melalui swasembada dengan cara memproduksinya di dalam negeri.

"Konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif dalam mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara tersebut memiliki kontrol yang besar terhadap pasokan pangannya dan tidak tergantung pada pasar internasional. Dengan potensi sektor pertanian yang besar, Indonesia berpeluang untuk “swasembada” pangan. Sayangnya, potensi besar ini belum diberdayakan secara optimal," ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan sektor pertanian Indonesia, hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Bahkan, hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian di Indonesia tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir, dan masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain: masih didominasi tenaga kerja tua, masih minim menggunakan teknologi, penyusutan lahan pertanian, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, terkait akses petani terhadap permodalan, terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi serta sinergi antar sektor.

"Menghadapi berbagai masalah tersebut, maka penerapan sains dan teknologi yang paling produktif tetapi ramah lingkungan dalam pembangunan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan. Penerapan sains dan teknologi pertanian modern telah memungkinkan petani untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memainkan peran penting dalam menghubungkan petani dengan informasi pasar dan memfasilitasi akses ke platform belanja online, yang berkontribusi pada peningkatan pemasaran dan penjualan produk pertanian," tambahnya.

Ia mengaku, pemerintah memang berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi serta ramah lingkungan, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi dan adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional dalam bertani.

"Belajar dari pengalaman negara-negara lain seperti yang terjadi di Thailand dan Ethiopia, terbukti bahwa pemanfaatan sains dan teknologi dapat mendorong pembangunan sektor pertanian dan peningkatan ketahanan pangan sebuah negara. Pengembangan dan penerapan teknologi dalam meningkatkan produktivitas komoditas pangan menjadi salah satu alasan mengapa Ethiopia bisa berkembang menjadi negara adidaya di bidang pertanian dan ketahanan pangan," tegas Pontjo

Hadir dalam acara FGD Peningkatan Peran Sains Dan Teknologi Dalam Pembangunan Sektor Pertanian Indonesia, di Jakarta, Jumat (13/9/2024), Dubes RI di Ethiopia Al Busyra Basnur; IPB University Prof. Dr. Ir. Slamet Budiyanto, M.Sc, IPU; Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dr. Andriko Noto, S.P, M.P,; Founder Perkumpulan Agripreneur Ganesha Ir. Agung Hartanto. FGD dalam rangka pendalaman hasil “diskusi serial” yang dilaksanakan selama hampir tiga tahun sejak Maret 2019 oleh Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, FKPPI, HIPMI, dan Media Kompas.