Pakar Ungkap Kebocoran Data di Badan Kepegawaian Negara

Jakarta - Kebocoran data pribadi kembali terjadi menjelang hari kemerdekaan RI yang ke-79. Kali ini yang menjadi korbannya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, temuan ini berawal dari sebuah postingan peretas dengan nama anonim "TopiAx" di Breachforums pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024. 

"Pada postingannya, peretas tersebut mengklaim berhasil mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak data, diantaranya adalah nama, tempat tanggal lahir, gelar, NIP, nomor SK PNS, golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, alamat email, pendidikan, jurusan, hingga tahun kelulusan," kata Pratama, dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (11/8). 

Selain itu masih banyak data lainnya dalam bentuk cleartext maupun text yang sudah diproses menggunakan metode kriptografi.

Pada postingan itu, kata Pratama, peretas menawarkan seluruh data yang berhasil didapatkannya seharga 10 ribu dollar Amerika atau sekitar Rp160 juta. Dia juga membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh. 

"CISSReC sudah melakukan verifikasi secara random pada 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui whatsapp, dan data tersebut valid, meski ada beberapa kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP dan NIK," ujarnya. 

Dengan semakin seringnya terjadi kebocoran data pribadi, hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi sehingga bisa diambil tindakan serta memberikan sanksi kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang mengalami insiden kebocoran data tersebut.

"Selain itu harus dibuat aturan yang tegas, bahwa PSE yang tidak bisa menjaga sistemnya harus dikenakan konsekuensi hukum baik PSE publik maupun privat, karena jika tidak maka PSE tersebut tidak akan jera," tegas Pratama. 

Ia menilai, sudah saatnya semua kementerian/lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan assessment terhadap sistem IT yang dimilikinya secara menyeluruh. 

"Sehingga bisa segera mengetahui celah keamanan yang mungkin ada di sistemnya dan segera menutup celah keamanan tersebut sebelum dimanfaatkan oleh peretas," tukas dia.