KRIS, DPR: Standar Pelayanan akan Mengalami Peningkatan Secara Kualitas 

AKM • Wednesday, 22 May 2024 - 16:39 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo dalam acara Diskusi Dialektika Demokrasi Parlemen (Istimewa)

Jakarta - Kebijakan pemrintah terkait Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menimbulkan perhatian banyak pihak termasuk kalangan DPR.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyebut terdapat dua dampak positif dari akan diberlakukannya kebijakan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diusung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“ Standar pelayanan akan mengalami peningkatan secara kualitas. Yang tadinya kelas tiga menjadi kelas standar pelayanan semakin baik. Kedua, penerapan kelas standar menyebabkan adanya sama rasa, sama pelayanan, sama kelas, baik itu yang kaya maupun yang kurang mampu haknya sama, dari sisi pelayanan kesehatan,” ujarnya  saat diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Meski demikian dirinya menegaskan bahwa DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan perangkat sebagai persiapan KRIS sebelum diberlakukan. Maka dari itu, ia meminta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengambil kebijakan yang menyangkut pembiayaan, di samping pelayanan.

“Isu yang ditunggu adalah soal pembiayaan. Jangan sampai pemberlakuan KRIS standar, peserta BPJS yang kelas tiga akhirnya jadi mantan peserta (tidak lagi terdaftar). Logikanya kalau naik jadi kelas standar, iuran akan meningkat,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuagan ini.

Dirinya tidak ingin perubahan kebijakan memberatkan rakyat, terutama yang pembiayaan secara mandiri.

Ia mengaku, menunggu penjelasan dari pemerintah mengenai konsep dasar bagaimana desain utuh pembiayaan sistem KRIS tersebut. Dirinya tidak ingin perubahan kebijakan memberatkan rakyat, terutama yang pembiayaan secara mandiri. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah juga harus menjelaskan perubahan fasilitas untuk peserta BPJS kelas satu.

“Ini yang harus diberikan penjelasan secara utuh dari pemerintah, meskipun kita pahami konsepsi BPJS adalah jaminan sosial yang bercirikan gotong-royong,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena, menilai sistem KRIS masih selaras dengan amanat Pancasila dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diterbitkan oleh mantan Presiden Megawati Soekarno Putri.

"UU SJSN sudah 20 tahun sejak diundangkan 2004 yang lalu, itu sampai dan saat ini kita belum sempat menyelenggarakan dengan baik, dan menurut kami KRIS adalah cerminan dari kita mencoba melakukan sila kelima Pancasila," ujarnya.

Melki membandingkan perubahan kelas BPJS Kesehatan menjadi KRIS dengan transformasi kereta api yang dilakukan mantan Menteri Perhubungan dan Dirut KAI, Ignasius Jonan, yang meningkatkan kualitas kelas ekonomi semakin setara dengan kelas bisnis dan eksekutif.

"Kalau yang naik ekonomi pernah tidak dapat tempat duduk karena orang berebutan, tidak ada AC, ampun-ampunan kelas ekonomi waktu itu. Pak Jonan membuat kelas ekonomi juga itu dapat tempat duduk, tidak lagi yang berdiri, ada AC," jelas Melki.

Diketahui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajaran rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberlakukan sistem KRIS. Implementasi Kris itu sendiri akan dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

Berubahnya sistem di BPJS Kesehatan ini termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Adapun sistem KRIS ini akan menggantikan sistem pengelompokkan ruang rawat inap yang sebelumnya berdasarkan kelas 1, 2 dan 3.