Banyak Warga Takut Disurvei Karena Diancam Kehilangan Bansos dan PKH

ANP • Thursday, 25 Jan 2024 - 17:01 WIB

JAKARTA - Lembaga survei Indopol memutuskan tidak merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon presiden (capres-cawapres) untuk periode Januari 2024. 

Alasannya, adanya sejumlah temuan anomali masyarakat di sejumlah daerah, khususnya survei tingkat provinsi di wilayah Jawa Timur (Jatim). “Saya memutuskan hasil survei Indopol yang Januari ini baik itu provinsi dan nasional di pertengahan Januari itu saya putusan tidak dirilis. Kenapa karena saya takut menyesatkan publik,” ujar Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistiyanto saat diskusi di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Karena dari hasil survei menggunakan metode sampling, multistage random sampling dengan responden 1.240 per provinsi selama waktu wawancara 8-15 Desember 2023. 

Ditemukan banyak anomali di masyarakat, khususnya wilayah Jawa Timur. “Khususnya Jawa Timur saya menemukan ada gap yang besar pemilih Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kantong-kantong Jawa Timur terutama di beberapa kabupaten itu undecided voters tinggi,” kata Ratno. 

Dia memberikan contoh Kabupaten Blitar undecided voters (orang yang belum menentukan pilihan) mencapai 85%, sementara untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada 10%, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 5%, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 0% (di bawah 1%). Berangkat dari kejadian itu, tingginya angka undecided voters juga terjadi di beberapa wilayah seperti Kediri 40%; Madiun 43,3%; Bondowoso 70%; Mojokerto 55%; Jombang 67,5%, dan Kota Probolinggo 43%. 


“Saya telusuri lagi di beberapa kabupaten Kediri, Jombang kemudian Mojokerto kemudian bondowoso. Setahu saya Bondowoso itu basisnya Anies Baswedan itu undecided voters di atas 40% dan pemilih Anies dan Ganjar sedikit sekali. Nah saya curiga sebagai peneliti, bahwa ini ada anomali,” terangnya. 

Dari hasil penelusuran dari yang dialami, ungkap Ratno, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT/RW, sampai warga. Karena mereka tidak ingin persoalan survei jadi persoalan politik yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah. “Jawabanya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut,” ungkap dia.


“Nah berarti kan ada satu persepsi dari mereka (masyarakat) yang alami tekanan ya, ada intimidasi terkait bansos. Selain secara umum kenapa mereka menyatakan penolakan kepada surveyor itu ada indikasi dikondisikan. Bahwa kalau anda datang sebagai survey, udah kamu jangan ikut-ikut, kira-kira begitu,” jelas Ratno. 


Selain alasan bansos dan PKH, Ratno menjelaskan contoh penolakan yang kerap dilontarkan warga agar wilayah tersebut tidak terpetakan. Dengan menolak survei sementara waktu, supaya tidak berimbas pada bantuan-bantuan dari pemerintah.

“Kalau teman-teman melihat dalam dua bulan ini kan mulai dari bansos turun, PKH turun, terakhir konon katanya pupuk meskipun subsidi separuh harga. Saya melihat pemicunya hal itu kenapa, karena sebagian besar responden itu ada di pedesaan dan di kalangan pendidikan SMA yang kira-kira mereka sangat rentan dan peserta penerima bansos,” jelasnya. 

Sehingga, Ratno menyimpulkan dari temuan survei ini apabila dikaitkan dengan elektabilitas para capres dan cawapres. Kemungkinan data survei yang telah dipaparkan lembaga survei lain bisa berubah, termasuk narasi satu putaran yang sulit terealisasi.

“Nah kalau ini dikaitkan dengan nilai elektabilitas tiga pasangan itu. Saya menduga ada semacam, kenaikan yang signifikan 02 misalkan ini tidak menggambarkan peta sesungguhnya. Jika ini diambil positifnya ini menjadi masukan bagi 02 bahwa angka itu (hasil survei) masih bisa dipertanyakan,” tutupnya.