Jakarta - Pranata Humas memiliki peran yang sangat strategis dan menjadi ujung tombak dalam menyampaikan literasi pada masyarakat. Peran ini mendukung dalam menuju Indonesia maju. Hal ini disampaikan oleh Nana Mulyana, Sekertaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam Outlook Humas Indonesia Pemerintah 2024 mengangkat tema Peran Pranata Humas Indonesia untuk Mewujudkan Indonesia Sehat dan Maju (15/12).

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Usman Kansong menyampaikan bahwa kinerja informasi publik tahun 2023 menunjukkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.Pengukuran ini penting dapat membantu instansi pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam program pemerintah.

"Maka perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi dari pranata humas salah satunya melalui brainstroaming dan agar tdk tertinggal dengan dinamika saat ini,” tuturnya, (22/12/23).

Isu Stunting merupakan salah satu yang diangkat dari tujuh poin catatan GPR Outlook tahun 2024 ini. Dyah Sugiyanto dalam paparannya menyampaikan bahwa bauran isu stunting yang setidaknya terdiri dari mitigasi yaitu pada pendidikan publik, sosialisasi/ diseminasi, strategi komunikasi, strategi ketahanan pangan, dan perencanaan program pencegahan stunting, penanganan oleh pihak berwenang dan bersifat kebijakan/ regulasi yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan stunting dalam menyiapkan dan mengevaluasi strategi menghadapi lingkungan yang terdampak dan mengatasi kejadian stunting yang berulang.

“Itulah sebabnya kami memutuskan bahwa isu stunting ini, kita bersama menjadikan ini menjadi tujauan yang besar, dimana pada tujuan menjadi tujuan dalam penaganan bersama,” ucapnya.

Bhayu Sugarda, perwakilan Humas APPRI menyampaikan bahwa peran Prahum penting dan menjadi landasan untuk peningkatan kapasitas kedepannya. Prahum telah melangkah jauh, dari satu arah menjadi 2 arah. Engangament merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan komunikasi 2 arah.

“Komunikasi 2 arah perlu pemahaman konten yang lebih dalam, apalagi saat ini terkait dengan digital yang tidak dapat diabaikan, sehinga pendalaman narasi menjadi sangat penting,” tuturnya.

Jangan sampai komunikasi digital itu hanya dipermukaan saja. Multi channel belum tentu bisa dipenuhi dan tidak selamanya menjadi keharusan. Aset digital seringkali sebagai ego sectoral, hanya dipermukaan saja.

“Kedepan 2024, ada tren yang menjadi perhatian, seperti pendalaman konten, disinformasi semakin komplek, kecepatan apakah informasi aktual untuk Masyarakat, dan Artificial Inteligence. Dengan menyadari beberapa poin tadi kita dapat meningkatkan kapasitas sumber dayanya,” pungkas Bhayu.

Mewakili ASPIKOM, Bekti Istiyanto menyampaikan bahwa ada 2 (dua) kajian yang terkait dengan Humas Outlook di tahun 2023, pertama tentang prahum pemerintah dan komunikasi kesehatan.

“Ada empat 4 hal yang menjadi catatan, pertama dimulai dari data yang ada tapi seringkali tidak jelas. Informasi kesehatan itu sebenaranya ada, namun saat ditanyakan terkadang tdk dapat dibicarakan. Kedua, tingkat literasi digital masih kurang. Ketiga, kurang transparansi, kasus ini faktor penyebabnya apa. Dan keempat, respon yang cukup lambat, sehingga tema sentral yang sudah dibidik terus dipantau dan dikembangkan. Demikian, itu yang kita harapkan ada perbaikan kedepannya,” paparnya.

“Jika bicara Isu Humas Pemerintah ya tahun depan isu politik. Gimana caranya humas pemerintah membuat narasi lebih clear agar tidak tumpang tindih tapi memang mengerjakannya setengah mati,” tutur Asmono Wikan.

CEO PR Indonesia ini menegaskan bahwa Publik butuh data yang riil, agar komunikasi humas pemerintah sampai ke masyarakat. Segera rumuskan strategi komunikasi di tengah hiruk pikuk tahun politik. Kapasitas, kolaborasi harus diperkuat oleh humas pemerintah.

Disambut hangat oleh Aqsath Rasyid, bahwa Humas dan teknologi harusnya mulai upgrading skills. 2-3 tahun terakhir sangat cepat perkembangannya.

“Dengan memanfaatkan teknologi himas menjadi lebih strategis, tidak lagi menyampaikan kebijakan pimpinan namun juga menjadi rekomendasi kebijakan. Bagaimana kita mengambil persepsi publik. Teman-teman humas harus bisa membaca data. PR di power oleh AI agar kapasitas semakin lebih,” tutur CEO NoLimit Indonesia.

“Saat ini yang penting adalah bagaimana orkestrasi sebuah isu. Kita masuk pada era on demands, mau apa saja ada sesuai kebutuhan kita,” pungkasnya.