Jakarta - Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul sehingga mendukung kemajuan sebuah negara. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat memiliki kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh. Sebagai respons terhadap tantangan pendidikan di Indonesia yang masih diwarnai oleh ketimpangan akses, fasilitas dan hasil pembelajaran. 

The Conversation Indonesia bersama dengan 17 lembaga penggiat pendidikan lainnya berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan Policy Forum on Education (PFoE) untuk merumuskan komunike kebijakan pendidikan di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Konsorsium masyarakat peduli pendidikan yang hadir dalam kolaborasi ini antara lain, UNICEF, Tanoto Foundation, Puskapa UI, SEAMEO CECCEP, SMERU, Indonesia Mengajar, Inspirasi, Center for Digital Society UGM, INOVASI, Quizizz, PSPK, Rumah Kepemimpinan, CSIS, CIPS, Filantropi Indonesia, KIPIN, dan Article 33 Indonesia.

“Kami bangga dapat berkolaborasi dengan para kolaborator pendidikan untuk mengadakan Policy Forum on Education. Melalui upaya bersama, kami bertujuan untuk meningkatkan dampak rekomendasi kebijakan dalam membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami untuk mengembangkan wacana berbasis bukti guna perubahan positif dalam masyarakat,” kata CEO/Publisher The Conversation Indonesia Prodita Sabarini, dalam sambutannya, Jakarta, Rabu (13/12).

Policy Forum on Education akan merumuskan komunike kebijakan yang mencakup delapan isu utama dalam pendidikan, yaitu inklusivitas pendidikan, kompetensi guru dan dosen, kurikulum dan metode belajar-mengajar, ekosistem pembelajaran yang dinamis, digitalisasi pendidikan, keterlibatan orang tua dan masyarakat umum untuk masa depan pendidikan, serta kepemimpinan berdampak dan bermakna. Diskusi juga akan melibatkan isu-isu penting lainnya, termasuk pengembangan soft skills, karir, dan pendidikan tinggi untuk memastikan cakupan yang komprehensif dalam meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia.

Tanoto Foundation menyambut baik kolaborasi ini demi memajukan ide yang disuarakan di dalam komunike kebijakan. 

"Kami berharap komunike kebijakan ini tidak hanya menjadi dokumen hidup, tetapi juga menjadi masukan berguna untuk pemerintah dalam menghadapi tantangan pendidikan nasional. Ini merupakan bentuk dukungan kami kepada pemerintah. Dengan merangkul kebijakan yang didukung oleh bukti dan data, kami ingin memastikan terciptanya investasi, inovasi, dan peningkatan sistem pendidikan yang ada untuk mendukung terjaminnya pendidikan berkualitas bagi semua,” ucap Head of Strategic Planning and Partnership Tanoto Foundation, Aryanti Savitri.

Kegiatan ini merupakan hasil dari serangkaian proses yang dimulai sejak Oktober hingga November 2023, melibatkan partisipasi publik, workshop inovasi pendidikan di lima daerah, dan proses penyusunan komunike kebijakan di tingkat nasional. Dimulai dari mengundang publik untuk mengirimkan paper tentang 8 tema pendidikan termutakhir—mulai dari implementasi child-centered approaches dalam PAUD, tantangan pendidikan di era AI, sampai dengan design thinking dalam pendidikan.

Dilanjutkan dengan workshop inovasi pendidikan di lima daerah, yakni: Riau, Jawa Tengah, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur. Pada akhir proses, disusun komunike kebijakan di tingkat nasional. Forum ini berhasil menyepakati sejumlah kekuatan, tantangan, dan inovasi kunci yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.

Rangkaian kegiatan PFoE akan ditutup dengan kegiatan Kelompok Kolaborasi dan Akselerasi (KOAKSI), 16 kelas pendidikan yang mengangkat lima tema besar: Pengembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Kepemimpinan/Pendidikan Tinggi, Transformasi Digital, dan Kebijakan Pendidikan.

Acara dilanjutkan dengan Simposium Kebijakan Pendidikan yang Berkelanjutan dan Inklusif (SINERGI), berkolaborasi dengan ENDGAME, menghadirkan Gita Wirjawan, akademisi sekaligus Koordinator Tim Ahli di Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas, Yanuar Nugroho, Direktur Eksekutif PSPK, Nisa Felicia Faridz, serta penggiat kebijakan publik, Andhyta F. Utami