Pemkab Bengkulu Utara Implementasikan Data Keluarga dari BKKBN

ANP • Wednesday, 13 Dec 2023 - 08:07 WIB


BENGKULU --- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengimplementasikan data hasil Pendataan Keluarga (PK) dan Pemutakhirannya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai basis pelaksanaan pembangunan dengan prioritas kepada masyarakat untuk Percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Bupati Bengkulu Utara Mian mengatakan data hasil Pendataan Keluarga (PK) dari BKKBN itu telah diimplementasikan kepada sasaran 315.494 jiwa penduduk yang tersebar di 220 desa/kelurahan di 19 kecamatan di seluruh Bengkulu Utara. Mian mengatakan penggunaan data PK dari BKKBN sangat membantu pemerintah daerah.

“Datanya itu aktual dan faktual karena sentuhannya adalah Dasawisma. Saya jujur mengatakan dengan adanya data PK Itu lebih objektif,” kata Mian dalam perbincangan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu M. Iqbal Apriansyah di Kelurahan Ketahun, Bengkulu Utara, Minggu (10/12/2023).

Mian mengatakan selain berdampak langsung kepada masyarakat, prioritas pembangunan berbasis data PK dari BKKBN itu telah diapresiasi pemerintah pusat. 

“Kita satu-satunya di Provinsi Bengkulu yang mendapat insenti fiskal Rp9,8 miliar (tahun 2023) langsung dari Kementerian Keuangan. Secara nasional kan hanya ada 48 daerah, dan anggaran intensif fiskal yang kita dapatkan ini langsung bisa digunakan,” kata Mian.

Lebih lanjut Mian mengatakan tidak ada kecemburuan atau komplain dari warga di Bengkulu Utara, semisal dalam program pemberian bantuan beasiswa dan bedah rumah.

“Insyaalah nggak ada kecemburuan karena data (PK-BKKBN) itu bottom up, dari bawah. Pendamping Keluarga sudah sudah mengetahui kondisi riil dari keluarga-keluarga yang menjadi prioritas,” ujar dia.

Mian yang menjabat bupati Bengkulu Utara di periode kedua itu mengatakan pembangunan di Bengkulu Utara itu berkonsep kawasan. Dari 19 kecamatan, sebanyak 6 kecamatan ditetapkan sebagai kawasan tumbuh baru transmigrasi.

Data BKKBN yang berbasis pendampingan kepada 10 keluarga (dasawisma) kata Mian, dipandankan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi paling tidak kita berpikir ini aktual dan faktual dan akurat atas data bukan kita kesampingkan data BPS, tetapi ini paling tidak sebagai rujukan yang memperkuat posisinya ketika kita mengambil keputusan karena data amat sangat penting ya,” jelas Mian.

Berdasarkan surat Bupati Bengkulu Utara nomor 050/001/Bappelitbangda-B1/2023 tanggal 3 Januari 2023, Bupati Mian telah menginstruksikan 52 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Bengkulu Utara untuk optimalisasi penggunaan basis data PK-22 untuk intervensi program/kegiatan prioritas daerah.

Surat Bupati itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk program meliputi bedah rumah tidak layak huni di 33 lokasi dan 55 bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS). Data PK-22 BKKBN juga dimplementasikan untuk membangun Pamsimas (Penyediaan Air Minum Masyarakat) di 7 lokasi dengan sasaran 1.080 kepala keluarga (KK), pembangunan jamban sehat di 120 lokasi.

Data PK-22 BKKBN juga digunakan untuk penjaringan masyarakat berpenghasilan rendah (PMBR) dan telah diimplementasikan kepada 500 KK dengan kegiatan sasaran hibah air minum.

Mian juga mencontohkan dalam bidang pendidikan, data PK-22 dari BKKBN ini telah diimplementasikan ke dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa kepada 521 siswa tingkat SD/SLTP.

“Implementasi data PK-22 dari BKKBN ini sasarannya untuk rumah layak huni, sanitasi, ketahanan pangan,  peningkatan ekonomi masyarakat, yang tujuannya adalah untuk percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Mian.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu M. Iqbal Apriansyah mengatakan data hasil PK dan pemutakhirannya merupakan data dasar yang digunakan dalam menyusun program pembangunan di daerah-daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah memanfaatkan dan menggunakan data PK-22 BKKBN sebagai basis prioritas pembangunan. BKKBN selalu menyosialisasikan pemanfaatan data PK ini kepada dinas-dinas di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten dan  kota,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, BKKBN Bengkulu melalui kader pendata telah memutakhirkan data-data setiap tahun dan capaiannya selalu di atas 100 persen dari target pemutakhiran sehingga terjaga akurasi dan validitas datanya.