MEDAN - Denokrasi yang dibangun dan dirawat sepanjang dua dekade tearkhir, yang ditandai dengan gerakan rakyat di tahun 1998, belakangan ini justru mengalami kemundurab.

Denokrasi telah dirusak oleh rezim yang terindikasi menyalahgunakan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan, dengan meminjam tangan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memuluskan kerabat dekat menuju kursi kekuasaan.

Menyikapi kondisi demikian, elemen masyarakat dan pemuda yang tergabung dalam Front Demokrasi Sumatera Utara (FDSU) turun ke jalan menyuarakan keprihatinan serta menggulirkan aksi untuk melawan politik dinasti dan neo orde baru (Orba) yang tengah dipraktekkan penguasa saat ini.

Aksi awal massa yang tergabung dalam FDSU berlangsung Kamis (7/12/2023) di depan Taman Makam Pahlawan Bukit Barisan, Jalan Sisingamangaraja XII Medan.

Dalam suasana hujan, massa teguh menyuarakan sikapnya terkait polituk dinasti yang terang-terangan dipertontonkan penguasa yang ditopang oligarki menunggangi neo-Orba dengan merusak sistem demikrasi.

"Hari ini kita bergerak, untuk mencegah tangan-tangan kekuasaan mencengkeram hak-hak rakyat untuk menjalankan proses demokrasi secara bersih. Serta tangan-tangan kekuasaan yang digunakan untuk mengintimidasi rakyat yang bersuara," kata Johny Sitompul, koordinator aksi daru FDSU.

Johny menyatakan, rezim hari ini telah menjalankan politik dibasti secara terang-terangan. Penguasa dengan memanfaatkan tangan MK telah melenggangkan anggota keluarga untuk menduduki jabatan puncak di negeri ini.

"Maka dari itu, kita harus bersatu, lintas generasi harus sama-sama menyuarakan bahwa demokrasi harus ditegakkan, serta politik dinasti dan oligarki harus dihancurkan," tegasnya.

Saruhum Sinaga dari DPP Forum Lintas Agama dalam orasinya juga menyatakan, saat ini sedang terjadi pengebirian demokrasi dengan adanya politik dinasti yang menyengsarakan rakyat.

"Karena itu kita masyarakat Sumatera Utara harus menolak politik dinasti. Jangan biarkan politik dinasti melenggang, jangan ada kaum milenial yang teraniaya dengan adanya politik dinasti. Dulu pejuang republik ini menghalau penjajah, maka saat ini tugas kita mengawal demokrasi," tegasnya pula.

Sedangkan Mian dari elemen GERAK 98 menyatakan, dulu angkatan 98 berhasil menggulingkan Orba, tapi rezim hari ini justru lebih bobrok dibandingkan Orba karena memfasilitasi oknum yang telah merusak demikrasi untuk bisa berkuasa.

"Kita bukan ingin melawan personal. Tapi sistem yang ingin merusak tatanan demokrasi. Hari ini Jokowi berkokaborasi dengan orang yang anti demokrasi, kita ketahui bersama bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang punya rekam jejak buruk sebagai orang yang anti demokrasi, terlibat kasus penculikan aktivis saat masih menduduki jabatan di militer," ungkapnya 

Sebagai orang yang dulu turut mendukung Jokowi untuk jadi pemimpin negara ini, dia merasa kecewa, karena hari ini Jokowi justru keluar dari relnya sebagai sosok yang dibanggakan sebagai pengusung demokrasi.

"Kita tidak ingin Jokowi bersikap seperti raja. Republik ini bukan kerajaan, Jokowi tidak bisa seenaknya untuk mendudukkan anaknya jadi penguasa," tegasnya lagi.

Sedangkan Idris Pasaribu, budayawan dan tokoh pers yang turut tampil bersuara, mengajak generasi muda, kaum milenial dan generasi z untuk melek akan kondisi bangsa saat ini.

"Suara rakyat adalah suara Tuhan, yang menentukan tegaknya demokrasi.. Kalau kita ingin negara ini maju, maka pilihlah pemimpin yang benar-benar demokratis dan benar-benar memikirkan rakyat, bukan segelintir orang apalagi kroninya," seru Idris.

Sementara itu aktivis FDSU lainnya, Riski, menutup aksi dengan mengajak masyarakat dari lintas elemen dan generasu untuk terus menggelorakan perjuangan ini.

"Gerakan ini harus bergulir. Dari kelompok kecil menjadi besar. Kita serukan secara massif bahwa rakyat menolak pengebirian demokrasi, menolak politik dinasti. Kaum milrnial, gen Z bersama elemen buruh dan sebagainya harus beesatu padu menjaga demokrasi tetap tegak," serunya.

Dia berharap, perjuangan ini nantinya mencapai hasil sesuai yang diharapkan dan dicita-citakan bersama.

"Bahwa kita ingin proses demokrasi kita melalui Pemilu 2024 berjalan dengan jujur dan adil serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mempunyai kemampuan membawa negeri ini ke arah kemajuan," katanya, seraya menegaskan pihaknya akan menggalang massa yang lebih besar untuk melakukan aksi lanjutan.