Jakarta – Tim Kajian Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) menggelar kegiatan Advokasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2023 dan Monitoring Hasil Analisis Kajian Tahun 2022, di hotel Borobudur pada 29 November – 1 Desember 2023. 

Kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Kumham sebagai lembaga yang menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai pembuka kegiatan, Kepala BSK Kumham Ambeg Paramarta mengatakan di tahun 2023 terdapat 45 analisis kebijakan yang telah dikerjakan. Ia juga menambahkan bahwa di tahun 2022 terdapat 57 judul analisis kebijakan yang telah dihasilkan. 

“Maka kegiatan Advokasi Kebijakan ini menjadi wadah bagi para analis kebijakan di BSK Kumham dan Unit Kerja Eselon I Kemenkumham untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sekaligus memberikan informasi di tahun 2024 akan dilakukan implementasi kebijakan seperti apa,” ujar Ambeg.

BSK Hukum dan HAM, tambah Ambeg, memberikan dukungan berupa kegiatan analisis kebijakan dengan output akhir berupa rekomendasi strategi kebijakan yang berbasis bukti (evidence base). Rekomendasi tersebut dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 

Dalam kegiatan ini juga dihadirkan dua narasumber ahli, yaitu Tri Widodo Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Fadillah Putra Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya. Tri Widodo menyampaikan bagaimana tahapan siklus kebijakan memiliki beragam versi, hingga akhirnya disederhanakan oleh LAN menjadi 4 siklus.

Siklus tersebut adalah agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, yang merupakan rangkuman dari banyak mahzab, utamanya berdasarkan Dunn, Patton dan Savicky, serta Mustopadidjaja. Dari empat siklus yang telah dibuat LAN, dapat disederhanakan lagi menjadi dua siklus yaitu perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

BACA JUGA: Penghargaan Komitmen Produk Dalam Negeri Tertinggi Berhasil Direngkuh Ditjen Imigrasi

Tri juga mengatakan, dalam pembuatan kebijakan harus sudah jelas sense of urgency dan value propotionnya. 

“Sebelum bertanya apa kebijakan yang harus diambil, pastikan sudah ada jawaban terhadap pertanyaan untuk apa sebuah kebijakan dibuat,” ujar Tri. 

Ia menambahkan, formulasi kebijakan tidak hanya sekedar rapat-rapat biasa saja, tapi sudah harus mengevaluasi policy outcome/performance dan policy gap. Setelah mengidentifikasi gap, para analis kebijakan dilanjutkan dengan policy alternatives atau proses mengembangkan pilihan kebijakan serta pembobotannya dan harus lebih dari satu alternatif.

Narasumber kedua, Fadillah Putra menyampaikan bahwa siklus evaluasi kebijakan dapat menjadi target analisis kebijakan publik, mengingat masih lemahnya kebijakan publik dalam proses tersebut. 

Fadillah menambahkan, selain kemampuan analisis para analis kebijakan juga harus memiliki kemampuan politik. Hal ini diperlukan untuk dapat meyakinkan stakeholder agar mendukung kebijakan tersebut. 

Pada kegiatan advokasi masa kini, hasil analisis tidak lagi disampaikan berupa laporan yang dikomunikasikan, tapi dengan menyiapkan cerita atau dengan format menulis cerita pendek. Dengan mengubah paradigma melaporkan jadi bercerita diharapkan para stakeholder dapat merasakan empati sehingga mendukung kebijakan yang direkomendasikan.

Selanjutnya Fadillah juga memberikan rekomendasi kepada peserta kegiatan advokasi, khususnya bagi para tim analis kebijakan di BSK Kumham. 

Pertama, advokasi kebijakan publik perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dan/atau perubahan kebijakan (policy reform), berangkat dari evaluasi. Kedua, penerima manfaat dari aktivitas analisis kebijakan publik adalah para stakeholders kebijakan, harus diperjelas posisinya apakah pro/kontra terhadap kebijakan tersebut. 

Ketiga, tindak lanjut advokasi kebijakan harus berorientasi pada policy adoption. Terakhir, langkah yang dapat diambil adalah evaluasi normatif dan sumatif, penguatan policy story, studi kelayakan rekomendasi kebijakan, membuat policy map, melakukan stakeholders analysis dan aktivasi, dan strategi-strategi komunikasi kebijakan.