Kendari - Menghalangi tugas jurnalis dalam mengkonfirmasi berita kembali terjadi, kebijakan yang dikeluarkan manajemen Bank Sultra mencederai kebebasan pers. Untuk itu Asosiasi Media Ciber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam tindakan tersebut.

Bentuk penghalangan-halangan itu berupa menyodorkan formulir sebagai syarat peliputan kepada wartawan. Selanjutnya Bank Sultra melakukan profiling profesi dan pribadi wartawan tanpa dasar yang jelas dan diluar kapasitasnya.

Ketika dalam verifikasi itu tidak sesuai dengan standar dan keinginan yang ditentukan sendiri, Bank Sultra menolak untuk memberikan klarifikasi atau wawancara kepada wartawan.

Seperti halnya yang dialami Jurnalis Inews Kendari (MNC Media) Mukhtaruddin pada Selasa (7/11/2023). Mukhtarudin hendak mengkonfirmasi soal dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan temuan BPK Sultra.

Setelah menyetorkan sejumlah syarat dan diprofiling, Bank Sultra lantas menyatakan formulir yang diserahkan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
"Syarat yang diminta sudah saya lengkapi, seperti kartu pers, hingga KTP dan KTA IJTI. Tetapi saya dianggap tidak layak melakukan klarifikasi, sehingga Bank Sultra menolak diwawancarai," ujar Muktaharuddin.

Menanggapi hal itu Ketua AMSI Sultra, Jufri Rahim mengatakan bahwa antara kebijakan dengan pelaksanaannya yang tidak sinkron.

"Misalnya dalam kasus wartawan MNC yang telah menunjukan kartu IJTI Sultra, lantas apa dasarnya Bank Sultra menghalangi, bukankah dalam listingnya telah terferivikasi sebagai anggota organisasi IJTI sebagai konstituen Dewan Pers? Dengan demikian sebaiknya Bank Sultra mensosialisasikan dulu kebijakannya itu pada pihak pers tentang bagaimana penerapan kebijakan formulirnya itu. Misalnya, apakah seorang wartawan yang mencari informasi di Bank Sultra harus memenuhi semua daftar dalam list formulir itu atau cukup salah satu pointnya.  Dengan adanya standar penerapan yang jelas maka pihak pers pun bisa mempertimbangkan kebijakan formulir demikian,’’ ujar Jufri yang juga dosen di UHO ini. Rabu (8/11/2023).

Selain itu juga Direktur Sultra Kini juga mengecam tindakan yang dilakukan pihak manajemen Bank Sultra karena hal itu  telah mencederai kebebebasan pers di Sultra. 
‘’Ini harus kita rapatkan bersama, agar masalah ini bisa kita sikapi sebaik-baiknya,’’ imbuhnya.

Seperti dilansir dari bumisultra.com, sebelumnya pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Tenggara (IJTI Sultra) mengecam tindakan manajemen Bank Sultra.

Ketua IJTI Sultra, Saharuddin menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh manajemen Bank Sultra merupakan upaya menghalangi kerja-kerja jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

"Pasalnya hal ini baru dilakukan oleh pihak bank Sultra dengan alasan menjaga reputasi," tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi IJTI Sultra, Fadli Aksar mengecam tindakan manajemen Bank Sultra tersebut. Ia menilai, tindak bank plat merah ini antikritik dan alergi terhadap wartawan.

"Ini bentuk antikritik Bank Sultra, karena membatasi peliputan dengan syarat-syarat yang tidak berdasar. Bank Sultra tidak berhak melakukan verifikasi terhadap profesi ataupun pribadi wartawan," tegas Fadli Aksar.

Sebab, kata Fadli, Bank Sultra bukan merupakan Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap profesi atau karya jurnalistik. Bank Sultra sendiri hanya sebagai lembaga publik yang wajib melayani informasi kepada masyarakat.

Sehingga, untuk melayani wartawan, Bank Sultra hanya perlu melihat kartu pers sebagai informasi tanda pengenal pribadi dan informasi media platformnya.

Fadli menegaskan, tindakan manajemen Bank Sultra dalam menghalangi jurnalis melakukan peliputan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

"Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana," sebut Fadli.

Dalam pasal sanksi menjelaskan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Sementara it Humas Bank Sultra, Wa Ode Nurhuma menjelaskan, permintaan formulir itu bertujuan untuk menjaga reputasi perusahaan sehingga selektif dalam memberikan informasi publik

"Mohon maaf pak, demi menjaga risiko reputasi kami tidak melakukan konfirmasi kepada media yang tidak memenuhi sesuai form yang kami berikan," ujar Nurhuma via WhatsApp Selasa (7/11/2023).