Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia (UI) Hurriyah mengatakan, banyak eksperimen politik yang diuji coba untuk memenangkan kotestasi di 2024, karena kompetisi ketidakpastiannya sangat tinggi. 

"Tidak ada satupun calon yang hari ini mampu men-secure-kan, mengamankan 50% suara. Semuanya kalau kita lihat , di kisaran 30-20 persen. Akhirnya partai nyoba ini, nyoba itu, semua nggak ada jaminan berhasil. Mau di Prabowo, Ganjar, Anies semua sekedar asumsi mau mendulang suara, itu bagian dari eksperimen politik," kata Hurriyah dalam sebuah dialog, Jakarta, Rabu (25/10).

Hurriyah jutsru mengkwatirkan para capres akan menggunakan kembali politik identitas untuk mendulang suara, karena ketidakpastian kompetisinya begitu tinggi.

"Kekhawatiran saya ketika ketidakpastiannya begitu tinggi kompetisinya begitu sengit. Politik identitas dipakai sebagai cara terakhir untuk memainkan emosi masa. Kita perlu berkomitmen serius sekali, agar kasus 2019 tidak terjadi lagi. Cukup Pemilu 2019 yang kita rusak," katanya.

Hurriyah meminta semua capres dan partai politik berkomitmen untuk tidak memainkan lagi politik identitas, terlepas dari semua kelebihan dan kelemahan pasangan capres-cawapres yang ada.

"Pemilu 2024 jangan dirusak lagi seperti seperti Pemilu 2019. Semua calon yang bertarung hari ini, terlepas dari kelebihan dan kelemahan masing-masing, semua partai dan capres untuk tidak mempolitisasi politik, terutama identitas agama dan identitas etnis lagi di Pemilu sekarang," pintanya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP UI mengatakan, eksperimen mengusung anak muda di Pilpres 2024 bisa menjadi batu uji bagi partai politik untuk mendorong mereka maju di Pilkada. 

"Partai  mengusung anak-anak muda di pencalonan di dalam semua Pemilu, tidak hanya Pileg atau Pilpres, tetapi Pilkada. Partai bisa mendorong kadernya, yang anak muda, apakah mereka dipilih karena seorang aktivis atau ada hubungan kekerabatan dengan elite tertentu. Saya kira ini bisa diuji hari ini," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menegaskan, bahwa sistem presidensial 20 persen tidak menciptakan koalisi rasional, tetapi koalisi irasional lebih banyak.

"Karena semua ingin memenuhi tiket 20 persen, sehingga berkumpullah orang-orang yang banyak anomaliya seperti di koalisi perubahan ada dua partai yang masih di dalam kabinet, ikut programnya Pak Jokowi (Joko Widodo), tapi menyebut dirinya antitesis Pak Jokowi dan mengusung perubahan," kata Fahri Hamzah

Demikian juga dengan PDIP yang tetap menyebut kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tetapi tidak berada dalam Koalisi Indonesia Maju. 

"Harusnya mereka secara rasional menyusun langkah persaingan politik, tetapi muncullah hal-hal yang tidak rasional yang bersifat simbolik," katanya.

Hal itu terjadi, karena memang sistemnya tidak mengatur, seperti tidak adanya debat calon presiden (capres) yang dilakukan sejak awal oleh para ketua umum partai atau juru bicara. 

"Inilah problematik kita sekarang, sehingga menciptakkan hal-hal tidak rasional dan simbolik.  Sejak awal kami sudah mengusulkan agar konstetasi ini berbasis kabinet, koalisi besar 2019-2024 antara yang sedang berkuasa melawan siapa penantangnya. Kan akan lebih asyik sekali pertarungan kalau begitu," katanya.

Namun, disayangkan koalisi besar yang menggagas bersatunya Jokowi-Prabowo tersebut, sekarang terpecah menjadi tiga capres, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Karena memang sudah pecah tiga, dan mungkin bisalah yang sebelah disebut sebagai penantang. Bagusnya setelah menyebut dirinya penantang keluar dari kabinet dan betul-betul menantang jalannya pemerintahan," katanya. 

Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai keinginan untuk rekonsiliasi dan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ada di pundak pasangan Prabowo-Gibran, bukan di pasangan Ganjar-Mahfud, apalagi pasangan Anies-Muhaimin.

"Mudah-mudahan para pengamat bisa mengkritisi situasi ini, karena memang alur dari cara berpikir pembentukannya kira-kira seperti itu. Ada sisi rasionalnya dan ada sisi irasionalnya. Politik itu memang tidak pernah sepenuhnya rasional, karena variabel-variabelnya begitu banyak dan kompleks," ujarnya.