Nusa Dua - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terus memantau proses relokasi warga Rempang, Kepulauan Riau, setelah mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo. Usai menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional SKK Migas di Nusa Dua, Bali, hari ini, Rabu (20/9), Bahlil memastikan hak-hak warga yang digeser tempat tinggalnya, akan mendapat ganti yang layak.

“Kemarin (Senin, 19/9) saya pulang dari Rempang. Penduduk yang digeser mendapat ganti rugi. Misalkan mendapat rumah, ya perlu disesuaikan berapa lama membangunnya,” kata Bahlil.

Kementerian Investasi juga menyambut baik usulan Kementerian PUPR agar desa baru nanti akan menjadi desa percontohan. Menteri Bahlil berharap, nantinya akan ada fasilitas air bersih, Puskesmas percontohan juga pelabuhan ikan yang layak.

“Konsepnya adalah tanam tumbuh. Semua dihitung, termasuk kapal pencari ikan warga,” tambah mantan Ketua HIPMI ini.

Di Rempang tercatat 17 ribu hektar tanah yang terdiri dari 10 ribu hutan lindung, dan 7 ribu yang dikelola untuk investasi, namun banyak fasilitas umum yang tidak bisa digeser. Menurut Bahlil, kini fokusnya adalah 2.300 hektar untuk investasi yang dihuni 800 KK. Mereka inilah yang digeser ke perkampungan sebelah. (SET).