JAKARTA - Indonesia memiliki peluang besar dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 berupa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Untuk memanfaaatkan peluang tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut, ada dua strategi besar yang harus dilakukan, yakni mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan melakukan hilirisasi industri.

"Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia," ujar Presiden dalam pidato tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia tersebut, pemerintah telah berhasil menurunkan angka _stunting_ menjadi 21,6 persen di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, dan menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar Rp3.212 triliun dari tahun 2015-2023.

"Termasuk di dalamnya KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIP Kuliah, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta _re-skilling_ dan _up-skilling_ tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja," jelas Presiden.

Pada saat yang sama, Presiden melanjutkan, SDM yang telah dipersiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional. Untuk itu, sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya harus dikembangkan.

"Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai _window opportunity_ kita untuk meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan," ungkapnya.

Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Menurutnya, hal tersebut bisa dicapai dengan melakukan hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. 

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," tegasnya.

Kepala Negara menyebut bahwa upaya hilirisasi tersebut tengah dilakukan oleh pemerintah dan harus terus dilanjutkan. Presiden Jokowi meyakini bahwa jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, hilirisasi akan berbuah manis terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel _ore_ di 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa jika pemerintah konsisten melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, minyak sawit, dan rumput laut, maka pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp153 juta atau US$10.900 dalam sepuluh tahun ke depan. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita Indonesia akan capai Rp217 juta ($15.800), dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita Indonesia akan capai Rp331 juta ($25.000). 

"Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp71 juta. Artinya, dalam 10 tahun lompatanya bisa dua kali lipat lebih," ucapnya.

Untuk menggapai itu semua, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah memulai meletakkan fondasinya, mulai dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang muaranya adalah menaikkan daya saing Indonesia. Berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia pada tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34 di dunia.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi Indonesia dengan dana desa yang digelontorkan total mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015-2023. Di samping itu, konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modal Indonesia untuk meraih kemajuan.