Wakil Ketua KIP: Sikap Pemerintah atas Rencana LGBT ASEAN Harus Segera

Jakarta - Beredar informasi bahwa pertemuan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT) yang dikabarkan akan digelar di Jakarta dengan mengatasnamakan pertemuan ASEAN.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha menegaskan soal berita rencana komunitas LGBT yang mengatasnamakan ASEAN dalam perspektif Keterbukaan Informasi Publik, meminta masyarakat untuk mengecek validitasnya dari referensi sikap Pemerintah.

"Silakan validasi berita tersebut melalui Kementerian/ Lembaga terkait, seperti Kemenlu atau Sesneg" ujar Arya.

Arya mengatakan, Apabila belum ada harus segera direspon, karena telah menjadi pembicaraan khalayak, menimbulkan keresahan, dan berkait hajat hidup orang banyak.

"Dalam klasifikasi ini dapat termasuk Informasi Serta Merta sebagaimana dalam UU 14/2008." Imbuh Arya

Setelah divalidasi betul ada rencana LGBT yang mengatasnamakan ASEAN dan sikap Pemerintah telah ada, maka masyarakat berhak merespon apakah setuju atau tidak. Ini bentuk partisipasi publik dalam kebijakan di negara demokratis. 

Dalam ragam fora internasional, sepengetahuan posisi Indonesia tidak pernah setuju dan selalu menolak pengakuan terhadap hak LGBT, apalagi menggunakan nama ASEAN. Konsistensi informasi publik ini yang dapat masyarakat uji nanti.