Jakarta - Bawaslu menandatangani komitmen bersama ciptakan Pemilu damai 2024. Penandatanganan tersebut dilakukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Damai, perwakilan tingkat tinggi PBB, dan platform media sosial.

Bagja menjelaskan pada 2019 menjadi pelajaran berharga dalam pelaksanaan pemilu silam. Pasalnya terjadinya eskalasi ujaran kebencian dan rasisme di media sosial saat Pemilu 2019.

"Semoga (Pemilu 2024) tidak terjadi demikian. Untuk itu Bawaslu sudah mulai mendekati teman-teman (pemilih pemula) untuk meyakinkan mereka, pemilu itu seharusnya adu gagasan dan menghormati pendapat khalayak," katanya kepada wartawan seusai penandatanganan di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Dia berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertindak cepat dan menurunkan postingan ujaran kebencian dan rasisme di berbagai platform media sosial. "Teman-teman sudah saatnya menyadari bahwa kebebasan berbicara dibatasi dengan kebebasan orang lain untuk menikmati pemilu aman dan damai tidak penuh hate speech," tegasnya.

Sebelumnya, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengajak Bawaslu untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian melalui kampanye mereka yang berjudul Social Media 4 Peace. Diungkapkan Kepala Unit Komunikasi dan Informasi, Kantor Wilayah Multisektoral UNESCO, Ana Lomtadze, saat ini hingga akhir siklus pemilu, ujaran kebencian, disinformasi, dan konten menghasut yang tersebar secara online berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan memfasilitasi kekerasan di dunia nyata.

“Social Media 4 Peace memiliki dua tujuan yang pertama adalah mempromosikan narasi kedamaian di media sosial, dan untuk tujuan ini kami berkerja bersama dengan anak muda, pemimpin keagamaan, untuk mempromosikan narasi damai di media sosial saat Pemilu. Kedua yaitu, mengembangkan inovasi untuk menangkal ujaran kebencian dan hoaks,” ungkap Ana saat menyambangi Bawaslu pada Rabu (21/6/2023) di Kantor Bawaslu RI.